Guru Pukul Murid di Bekasi

Guru Pelaku Kekerasan Siswa SMA Negeri 12 Kota Bekasi Disarankan Tidak Lagi Ditugaskan di Sekolah

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta inspektorat Provinsi Jawa Barat tangani guru pelaku kekerasan di SMA Negeri 12 Kota Bekasi.

Guru Pelaku Kekerasan Siswa SMA Negeri 12 Kota Bekasi Disarankan Tidak Lagi Ditugaskan di Sekolah
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Komisioner KPAI Retno Listyarti di SMAN 12 Kota Bekasi. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI BARAT - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), meminta inspektorat Provinsi Jawa Barat hadir menangani langsung guru pelaku kekerasan di SMA Negeri 12 Kota Bekasi beranama Idianto.

Hal ini diungkapkan langsung Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti saat mengunjungi SMA Negeri 12 Kota Bekasi pada, Jumat, (12/2/2020).

"Kami akan menghadap dengan pemerintah provinsi karena yang bersangkutan ini belum diperiksa sama inspektoratnya Provinsi Jawa Barat," kata Retno.

"Kita akan tanyakan ini kenapa belum (belum diperiksa) yang datang ke sini justru inspektorat Kemendikbud, enggak bisa Kemendikbud kan daerah yang harus melakukan itu karena guru adalah kewenangan daerah," tambahnya.

Menurut dia, inspektorat harus memberikan sanksi administrasi yang dapat menimbulkan efek jera. Jangan sampai hal serupa terjadi lagi dan dilakukan oleh guru lain.

"Nanti kita akan pertanyakan kenapa ini enggak segera diperiksa, Dinas Pendidikan sudah datang tapi belum tahu mau melakukan apa, jadi kami mau memastikan ini ada efek jera nanti guru-guru kalau dibiarin banyak melakukan kekerasan dong terhadap anak-anak kita," tegas dia.

Hukuman yang perlu dipertimbangkan agar muncul efek jera kepada guru pelaku kekerasan salah satunya adalah mutasi.

Retno menjelaskan, mutasi ini harus dipertimbangkan jika guru bersangkutan sudah sering atau dianggap tidak lagi laik sebagai pendidik sebaiknya ditempatkan di bidang yang tidak berhadapan langsung dengan anak.

"KPAI akan merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan provinsi (Jawa Barat), andaikan proses hukum berjalan, kami hormati, kepolisian silahkan, tapi kalau kemudian ada sanksi secara administrasi karena dia ASN (Aparatur Sipil Negara), maka sebaiknya dia tidak ditempatkan lagi di sekolah berhubungan dengan anak," tegas dia.

Halaman
12
Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved