Pemprov DKI Tegaskan Pesan Berantai di WhatsApp Soal Covid-19 Hoaks

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Beredar pesan berantai di aplikasi percakapan WhatsApp arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait virus corona (Covid-19).

Pesan berantai itu pun sempat membuat geger masyarakat.

Pasalnya, pesan berantai itu menjelaskan skenario pembatasan interaksi untuk menekan penyebaran virus corona di Jakarta.

Selain itu, pesan itu juga berisi instruksi jangka pendek atau langsung yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam pesan berantai itu disebutkan ada lima wilayah di Jakarta berisiko tinggi kontaminasi virus corona.

Dari lima wilayah itu, tiga diantaranya berada di kawasan Jakarta Selatan, yaitu Setiabudi, Pancoran, dan Mampang.

Sementara dua wilayah lainnya meliputi kawasan Penjaringan, Jakarta Utara dan Kembangan, Jakarta Barat.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov DKI dengan tegas membantah informasi yang ada dalam pesan berantai itu.

Bahkan, Ketua Tim Tanggap Covid-19 Catur Laswanto menyebut pesan berantai itu hoaks.

"Mungkin sudah dengar di WhatsApp, banyak sekali informasi seperti ini, ini adalah hoaks," ucapnya sambil memperlihatkan isi pesan berantai itu, Kamis (12/3/2020).

Untuk itu, ia meminta masyarakat mengabaikan pesan berantai itu dan tidak mempercayainya.

Tak hanya itu, ia juga meminta masyarakat mencari tahu kebenaran dari setiap informasi yang diterima dari media sosial, khususnya pesan berantai di WhatsApp.

"Mohon kalau ada informasi-informasi, apalagi yang berhubungan dengan Pemprov DKI itu dikonfirmasi ke Pemprov DKI," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

"Mohon juga untuk selalu merujuk pada sumber informasi yang diterbitkan oleh Pemprov DKI," sambungnya.

Bila mencermati pesan berantai itu, khususnya di bagian instuksi langsung yang disampaikan oleh gubernur, ada beberapa poin yang memang telah disampaikan sebelumnya oleh orang nomor satu di DKI itu.

Seperti tidak ada salam-salaman, Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) ditiadakan selama dua pekan, hingga tidak ada pemotongan gaji bagi PNS yang dikarantikan akibat corona.

Ketika awak media meminta penjelasan Catur soal informasi mana yang dikatakan hoaks, dirinya malah melempar ke Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Stastistika Atika Nur Rahmania.

"Tanya bu Tika (Kadis Kominfotik), makanya tanya buk Tika yang berkaitan dengan itu," tuturnya.

Awak media pun coba meminta penjelaskan kepada Kadis Kominfotik iti, namun hingga saat ini anak buah Gubernur Anies Baswedan itu tak merespon.