Pemerintah Diminta Libatkan Peran Puskesmas Dalam Hadapi Covid-19

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Total kasus covid-19 masih terus meningkat. Pada Minggu kemarin, jumlah pasien terinfeksi corona sudah mencapai 117 orang.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta kepada Pemerintah agar melibatkan peran Puskesmas dalam menyikapi kasus virus corona.

Khususnya, dalam memberikan edukasi dan pembelajaran terhadap masyarakat mengenai bahaya virus corona dan apa yang perlu dilakukan.

Hal ini guna mencegah terjadinya peningkatan penyebaran corona, terlebih pada anak-anak.

"Puskesmas harus dilibatkan juga dengan cara diberikan pengetahuan. Biarkan pakar kita mendidik (petugas) Puskesmas. Apa yang harus dilakukan, apa yang dibutuhkan. Seluruh puskesmas itu harus siap juga. Sekarang puskesmas kan gak tau harus ngapain," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI), Aman B. Pulungan, dalam konferensi persnya, Senin (16/3/2020).

Ia meminta agar pakar kesehatan di Indonesia, segera memberikan edukasi kepada petugas Puskesmas dalam menyikapi kasus Corona di lingkungan sekitar.

Sehingga masyarakat bisa mengetahui tindakan apa yang perlu dilakukan selanjutnya guna meminimalisir terjadinya penyebaran corona yang semakin parah.

• IIMS 2020 Ditunda Demi Kedepankan Kepentingan Kemanusiaan

• Saksi Ungkap Utang Aulia Rp 2,5 Miliar, Bukan Rp 10 Miliar Seperti di BAP

"Mulai dari bagaimana hidup sehat, tidak meludah dimana-mana, cuci tangan, semua ini butuh edukasi. Saya lihat instruksi dan imbauan masyarakat aja gak sampai pada perawat. Pesan itu disampaikan di TV dan dilihat semua orang, oke. Tapi tetap harus ada peran. Puskesmas, kalau perlu volunteer kita harapkan," tuturnya.

Lebih lanjut, Aman meminta kepada Pemerintah agar lebih terbuka terkait data-data yang ada khususnya pada tenaga medis.

Sejauh ini, Aman menyebut tidak seluruh tenaga medis di rumah sakit yang menangani kasus corona tahu mengenai data pasien yang terinfeksi.

"Kita gak diberitahu bahwa pasien kita sakit, bahwa di rumah sakit itu ada pasien yang positif, siapa, anggota kami menanyakan sebetulnya seperti apa kita tidak tahu. Jadi kita harus membuat dimana klasternya itu," kata dia.

"Kita tahu data dari DKI begitu banyak orang dalam pengawasan. Tapi kalau ini gak pernah dibuka kita jadi tidak tahu dan penularannya ini tidak bisa dicegah. Kita nutup-nutupin tapi gak bisa cegah," tutur Aman.

"Kita tahu etik kok. Tapi kalau kita tidak tahu pasien apa yang kita rawat, kita punya tanggung jawab terhadap pasien lain, terhasap keluarga kita. Ini semua dilakukan secara rahasia. Kita meminta ada transparansi," pungkasnya.