Anggota DPR Sarankan Presiden Jokowi Tiru Langkah SBY Jika Lakukan Lockdown

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kasus positif virus Corona bertambah 55 kasus positif Corona di Indonesia pada Rabu (18/3/2020).

Total kasus positif virus Corona(COVID-19) di Indonesia menjadi 227 orang. Sedangkan yang meninggal positif corona menjadi 19 orang pada hari ini.

Anggota Komisi VI DPR RI, Putu Supadma Rudana menilai bahwa pemerintah seperti mengabaikan kasus pandemi corona ini.

Ia mengaku sudah berulangkali mengingatkan pemerintah bahwa seharusnya pemerintah belajar dari negara lain untuk menekan penyebaran Covid-19 ini dengan melakukan lockdown.

"Sudah berkali-kali saya sampaikan, bahwa virus Corona yang berada di indonesia ini akan seperti efek bola salju, yang bergulir dari kecil dan akan terus membesar, ini seperti fenomena gunung es. Pemerintah terlalu lambat sehingga sekarang sudah 19 orang yang meninggal karena positif Corona. Tolong pak Presiden jangan anggap sepele virus corona ini, segera ambil sikap lakukan lockdown karena virus ini terus membuat masyarakat khawatir dan bingung karena masih belum terdeteksi," ujar Putu dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2020)

Wakil ketua Badan Kerjasama antar-parlemen (BKSAP) ini pun mengingatkan, bahwa di tengah gejolak virus corona saat ini, pemerintah jangan hanya memikirkan keselamatan ekonomi dengan mengorbankan warganya.

Menurutnya, jika lockdown terjadi masih banyak cara untuk menekan dampak ekonomi yang terjadi di Masyarakat.

"Salah satunya, saya mengusulkan agar pemerintah _door to door_memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Pemberian Beras Gratis kepada masyarakat saat masa lockdown nanti. Ini adalah solusi yang paling cepat dan tepat untuk membantu masyarakat melewati masa-masa sulit seperti saat ini. Pemerintah jangan gengsi menggunakan program Pro Rakyat yang pernah digunakan saat era Pak SBY dulu, utamakanlah keselamatan rakyat," ucapnya.

Ia mengapresiasi langkah Presiden Jokowi untuk menghentikan kunjungan kerja dan perjalanan dinas pemerintah.

Menurutnya, dana tersebut bisa dialihkan untuk program BLT atau BLSM (Bantuan Langsung Sementara) kepada masyarakat.

"Anggaran perjalanan dinas pemerintah harus dialihkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat  berupa kebutuhan pokok di beberapa wilayah yang terkena dampak pademi virus corona, baik sembako, obat obat an, masker, makanan bayi dan juga tentu popok bayi. Jadi pemerintah harus segera melakukan lockdown untuk menekan penyebaran Covid-19 ini," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyinggung masalah penutupan wilayah atau lockdown.

Ia pun menyebut, keputusan itu tak bisa diambil begitu saja lantaran ada aturan yang mengaturnya.

"Pak gubernur menyampaikan langkah-langkah tentang pembatasan dalam rangka membendung penularan. Kita mengenal dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan," ucapnya, Selasa (17/3/2020).

• Wanita Menangis Sebar Hoaks Corona di PGC Hingga ABK Cari Perhatian Bagikan Berita Bohong Covid-19

• Pertarungan Khabib Nurmagomedo Vs Tony Ferguson Dibayangi Wabah Corona, The Eagle Angkat Bicara

Tito menjelaskan, dalam peraturan ada empat jenis karantina yang bisa dilakukan dalam mengatasi wabah, yaitu pembatasan di rumah, rumah sakit, wilayah, hingga sosial yang bersifat masif.