Tolak Cek Kesehatan Sepulang Kunker, Anggota DPRD Blora Nantang Petugas: Kita DPR Bukan Gembala!

TRIBUNJAKARTA.COM - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Blora Jawa Tengah, melakukan tindakan tak terpuji saat kesehatannya hendak diperiksa oleh tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.

Para wakil rakyat itu diketahui baru saja kembali dari kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dalam video amatir berdurasi 2 menit yang viral di media sosial, beberapa anggota DPRD memarahi tim medis.

TONTON JUGA

Peristiwa itu terjadi di Terminal Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (19/3/2020) malam.

Tim medis mulanya berupaya melakukan medical check up kepada para wakil rakyat itu demi mengantisipasi tertularnya Covid-19.

Bukannya merespons dengan baik, beberapa anggota dewan tersebut justru menolak untuk dicek kesehatannya.

Di video yang viral terlihat jelas seorang anggota DPRD berinisial WR membentak-bentak tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.

Bahkan, rekan-rekan WR sesama anggota DPRD juga ikut mendukungnya.

• Tak Diterima Warga, Pasien Suspect Corona Terpaksa Nginap di Hotel, Suaminya Ungkap Sikap RS

TONTON JUGA

"Kamu pejabat enggak? SOP-nya mana? Surat tugasnya mana? Kita DPR bukan anak gembala. Pakai aturan. Pakai undang-undang, " ujarnya dengan nada tinggi.

"Perintah dari mana pak ?," sahut anggota DPRD Blora yang lain.

Tim Dinkes Kabupaten Blora yang hendak menjalankan tugasnya hanya bisa menjawab pelan sepatah dua patah kata.

Tak berhenti di situ, WR terus saja meninggi omongannya di hadapan tim medis Dinkes Kabupaten Blora.

• Dihampiri Sang Ibunda saat Malam Hari, Ridwan Kamil: Beliau Minta Sesuatu yang Tak Biasa

"Ada undang-undangnya. Kita tugas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan TKW kita. Mana surat tugasnya. Kita DPR kunjungan ada undang-undang nya. Bukan teroris bukan nganu," bentak WR.

Sekali lagi, WR tak mau diperiksa kesehatannya dan mempersilakan pemeriksaan kesehatan dilakukan di rumah sakit.

"Kita siap diperiksa di mana saja. Enggak ada surat tugasnya, ayo ke rumah sakit," bentaknya.

"Iya Pak," tutur salah seorang tim medis Dinkes Kabupaten Blora.

• Tengah Hamil Lima Bulan, Cut Meyriska Bahas Jenis Kelamin Calon Bayinya: Sebenarnya Sudah Tahu

Belum sampai melangkah, seorang anggota DPRD Kabupaten Blora yang lain menyahut dengan lantang.

"Njajal Bupatine sesuk prikso (Coba Bupatinya besok periksa), " teriaknya.

Mendengar hal itu, WR pun kembali memanas di hadapan tim medis Dinkes Kabupaten Blora.

"Oh iya saya tanya, jikalau masyarakat dari luar kota masuk ke Blora diperiksa, berarti setiap malam kamu memberhentikan bus luar kota ya? Terus Bupati sekeluarga ke Yogyakarta kamu periksa enggak? Terus Wakil Bupati sekeluarga ke Jakarta kamu periksa enggak?" ujar WR lagi.

• Pasien Suspect Corona Terpaksa Nginap di Hotel, Suaminya Ungkap Sikap RS: Hasil Test Dikirim Via WA

Sekali lagi, tim medis Dinkes Kabupaten Blora bingung untuk menjawab dan hanya menundukkan kepala.

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, para anggota DPRD Kabupaten Blora meminta pindah lokasi ke RSUD Cepu.

Namun, ketika rombongan tim medis Dinkes Kabupaten Blora menunggu di halaman depan RSUD Cepu, bus pengangkut anggota dewan tidak kunjung datang.

"Meski demikian kami sudah memeriksa 14 orang yang datang dari Lombok. Hasilnya aman, suhu tubuh normal. Untuk yang belum diperiksa, kami akan datangi ke rumahnya masing-masing," kata Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (P3PLP) Dinkes Blora, Edi Sucipto.

• Tiba-Tiba Dihampiri Sang Ibunda saat Malam, Ridwan Kamil: Beliau Minta Sesuatu yang Tak Biasa

Eko Arifianto, Koordinator LSM Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) dan perwakilan Masyarakat Anti Korupsi (Maki) di Blora, Ari Prayudhanto membenarkan jika aksi marah-marah dalam video yang viral tersebut adalah respons beberapa anggota DPRD Kabupaten Blora yang menolak diperiksa kesehatannya oleh tim medis Dinkes Kabupaten Blora.

Sebagaimana diketahui, kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Blora ke Lombok, Nusa Tenggara Barat dilaksanakan selama 4 hari terhitung sejak hari Senin (16/3/2020).

Dari 45 anggota di DPRD Blora, 37 anggota ikut kunjungan kerja ke Lombok.

Beberapa di antaranya mengajak istri dan anaknya.

Tujuan DPRD Kabupaten Blora untuk studi banding alat kelengkapan dewan (AKD) non-komisi.

Alasan Tak Bisa Tunda Kunker

Kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah selama empat hari ke Lombok, Nusa Tenggara Barat memicu keresahan dan kemarahan masyarakat.

Terlebih lagi, kunker para wakil rakyat yang diberangkatkan sejak Senin (16/3/2020) hingga Kamis (19/3/2020) tersebut berlangsung saat masyarakat dan pemerintah berjibaku melawan penyebaran corona di Tanah Air.

"Mungkin apa yang dikatakan Gus Dur sekarang terbukti, bahwa tak ada beda DPR dengan taman kanak-kanak. Di mana sejumlah anggota DPRD Blora nekat berangkat kunjungan kerja ke Lombok di tengah wabah virus corona yang mengancam," ujar Koordinator LSM Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Eko Arifianto, saat dihubungi Kompas.com melalui ponsel, Kamis malam.

Menurut Eko, kegiatan kedinasan para anggota dewan ke Lombok semestinya secara legawa bisa ditunda, sekalipun itu sudah dijadwalkan sejak lama sebelum merebaknya Covid-19.

Seharusnya, para anggota DPRD juga sudah paham jika wilayah NTB telah ditetapkan darurat bencana Covid-19.

"Menurut kami, apa yang dilakukan oleh DPRD Blora bukanlah keberanian, namun lebih merupakan sebuah kekonyolan. Apakah nafsu mereka ini lantaran besaran anggaran kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah sebesar Rp 2,8 miliar," ungkap Eko.

Sementara itu, Perwakilan Masyarakat Anti Korupsi (Maki) di Blora, Ari Prayudhanto juga mengaku kesal dengan pelaksanaan kunker anggota DPRD Kabupaten Blora ke Lombok.

Seharusnya, kata dia, sebagai wakil rakyat sudah sepantasnya kunker ditunda sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat untuk ikut bersama mencegah penyebaran virus corona.

"Kita semua paham lah kunker itu adalah tugas negara, lalu apakah kegiatan itu tetap menjadi skala prioritas ketika negara dalam kondisi seperti ini. Kepekaan itu tidak diperlihatkan. Kami sangat sayangkan," ujar Yudha.

Bentuk kekecewaan para aktivis yang aktif di Blora diluapkan dengan memasang spanduk imbauan waspada Covid-19 di beberapa titik lokasi jalan di Kota Blora.

Dalam spanduk-spanduk yang berujung dicopot oleh Satpol PP tersebut tertulis "Pantau, Test dan Periksa semua anggota DPRD Blora sepulang Kunker dari Lombok".

"Harapan kami, untuk memastikan para anggota DPRD Blora dalam keadaan baik-baik saja dan mencegah risiko penularan virus corona di kabupaten Blora. Malah spanduk yang kami pasang sejak Rabu, Kamis ini dicopot Satpol PP," ujar Yudha.

Sementara itu, seorang anggota DPRD Kabupaten Blora yang enggan disebutkan identitasnya membenarkan jika anggota DPRD Kabupaten Blora beserta jajarannya melaksanakan kunker ke Lombok.

Menurutnya, tujuan kunker untuk studi banding alat kelengkapan dewan (AKD) non-komisi.

"Iya benar kami kunker ke Lombok," katanya singkat.

Dijelaskannya, kunker mustahil untuk dibatalkan lantaran sudah diputuskan dalam badan musyawarah sebulan sebelum merebaknya wabah Covid-19 di Indonesia.

"Untuk mengubah jadwal harus melalui rapat paripurna internal. Ini sudah sesuai tatib DPRD dan sudah terlanjur bayar hotel juga," katanya.