Rantis Brimob Lindas Driver Ojol Hingga Tewas, 211 Organisasi Sipil Desak Kapolri Listyo Dicopot

TRIBUNJAKARTA.COM - Sebanyak 211 organisasi masyarakat sipil menyuarakan darurat kekerasan negara menyusul sikap brutal aparat terhadap demonstran hingga mengakibatkan korban jiwa.

Seorang driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan (21) tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob yang sedang membubarkan demonstran di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakakrta Pusat, Kamis (29/8/2025).

Seperti diketahui, demonstrasi besar-besaran terjadi di gedung DPR RI Jakarta, pada Rabu dan Kamis (27-28/8/2025) memprotes kebijakan para wakil rakyat yang dinilai tak berempati terhadap kesusahan masyarakat luas.

"Tindakan brutal dan penggunaan kekerasan oleh aparat yang bersenjata jauh lebih lengkap dan mematikan tidak hanya melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga menegaskan bahwa pemerintah dan aparat gagal menjaga amanat reformasi, yaitu menjadikan negara yang berpihak pada rakyat. Patut diingat bahwa kekerasan berujung pembunuhan oleh aparat dalam aksi demonstrasi bukan kali pertama terjadi. Dalam 1 tahun terakhir (Juli 2024-Juni 2025) terdapat 55 warga meninggal dunia dengan rincian 10 orang meninggal akibat penyiksaan, 37 orang akibat pembunuhan di luar hukum, dan 8 orang akibat salah tangkap. Beberapa kasus yang menyita perhatian publik di antaranya yaitu pembunuhan anak di bawah umur, yakni Gamma di Semarang, Jawa Tengah, dan Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat.

Alih-alih bertransformasi menjadi institusi sipil yang humanis, Polri terus melanggengkan wajah lama yang represif, biadab, dan anti-demokrasi. Kritik publik atas kinerja dan citra polisi tidak pernah dijawab dengan pembenahan, bahkan minim akuntabilitas, termasuk dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran. Sangat ironis ketika nyawa warga berjatuhan di tangan aparat dengan menggunakan peralatan berbahan bakar pajak rakyat," tertulis pada pernyataan sikap 211 organisasi masyarakat sipil yang diunggah di laman Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jumat (29/8/2025).

Berdasarkan catatan organisasi masyarakat sipil, aksi brutal aparat terjadi berulang, dan tidak menunjukkan evaluasi ke arah yang lebih baik.

Terlebih, pemerintah dan DPR juga gagal memberi ruang yang demokratis mengakomodasi aspirasi masyarakat.

"Berulangnya tindakan kekerasan Polri juga menandakan bahwa evaluasi, kontrol, dan akuntabilitas terhadap Polri selama ini hanya omong kosong. Padahal, reformasi Polri adalah cita-cita yang paling diharapkan dalam reformasi pasca-Orde Baru. Tewasnya warga di tangan Polisi tidak bisa dianggap insiden semata, melainkan kejahatan negara yang harus dipertanggungjawabkan dan direspons dengan audit menyeluruh penggunaan kewenangan dan persenjataan Polri.

Kekerasan aparat juga merupakan cerminan sikap pemerintah dalam merespons kritik publik. Presiden sebagai pemegang kendali utama kepolisian tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Diamnya pemerintah atas brutalitas Polri selama ini sama dengan sikap memberikan restu. Bahkan, layak dicurigai bahwa kekerasan ini adalah strategi negara membungkam kritik dan seolah tidak menghendaki partisipasi publik dalam urusan tata kelola negara.

Pemerintah dan DPR gagal menunjukkan kepemimpinan demokratis. Ketika kritik muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum, pemerintah dan DPR seharusnya menjawab dengan membuka ruang dialog dan transparansi. Sebaliknya, justru terjadi penutupan ruang sipil dan pembungkaman dengan kekerasan aparat."

Atas dasar argumentasi tersebut, organisasi masyarakat sipil menyuarakan 12 tuntutan, termasuk mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur atau dicopot dari jabatannya.

Berikut isi 12 tuntutan:

1. Segera bebaskan seluruh demonstran yang ditahan di seluruh Indonesia. Penahanan tersebut mencederai hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum;
2. Presiden segera mendesak Institusi Polri untuk menghentikan seluruh sikap represif dalam menangani demonstrasi;
3. Kapolri dan Presiden bertanggung jawab penuh, mengadili, dan memproses secara transparan pidana anggota polisi serta pemberi perintah tindakan kekerasan pada massa aksi, bukan sekadar melempar maaf dan mekanisme etik oleh Propam;
4. Presiden perlu membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelaku kekerasan terhadap massa aksi 28 Agustus 2025;
5. Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri;
6. Tidak hanya Kapolri, institusi Polri harus dievaluasi dan direformasi secara menyeluruh. Presiden perlu memerintahkan investigasi independen dan transparan atas berbagai pelanggaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengamanan aksi demonstrasi, lalu memulai agenda reformasi kepolisian secara sistematis. Sudah saatnya kepolisian dipaksa berubah menjadi lembaga profesional, akuntabel, demokratis, dan jauh dari abuse of power;
7. Pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR-RI menindak dan memberi sanksi keras pada anggota-anggota DPR-RI yang berlaku tidak patut dan memicu kemarahan rakyat, seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Adies Kadir, Deddy Sitorus, Nafa Urbach, Surya Utama, Rahayu Saraswati, dan Sigit Purnomo Syamsuddin Said;
8. Presiden dan DPR segera penuhi tuntutan demonstran, mulai dari atasi krisis lapangan kerja, batalkan R-KUHAP, hentikan semua program strategis nasional maupun program pemerintah yang merusak lingkungan dan merampas hak hidup masyarakat adat, bahas RUU Perampasan Aset dengan mengedepankan partisipasi publik yang bermakna, hentikan pengelolaan anggaran negara yang bertolak belakang dengan prinsip efektif dan efisien, dan kebijakan pajak yang berkeadilan;
9. Pihak militer untuk tidak memasuki ruang sipil dan memanfaatkan situasi untuk merusak kondisi demokrasi lebih jauh;
10. Komnas HAM tidak hanya diam dan perlu segera melakukan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran HAM serius extra judicial killing atau penggunaan kekuatan berlebihan dalam insiden penabrakan pengemudi ojek online oleh kendaraan Brimob saat demonstrasi di Jakarta;
11. Komnas HAM harus memantau dan menilai tindakan pemerintah maupun aparat kepolisian yang memberikan kontrol berlebihan atas media sosial selama aksi penyampaian pendapat sebagai pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi, dan hak atas partisipasi publik sebagaimana dijamin UUD 1945 dan ICCPR;
12. Bubarkan Kementerian HAM, sebab keberadaannya gagal memitigasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh alat-alat negara sendiri.

Berikut daftar 211 organisasi masyarakat sipil yang menyuarakan tuntutan tersebut:

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)Indonesia Corruption Watch (ICW)
2. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
3. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
4. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
5. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya
6. Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
7. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
8. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
9. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
10. Human Rights Working Group (HRWG)
11. LBH APIK Jakarta
12. LBH Padang
13. Federasi Pelajar (FIJAR)
14. JAKAMPUS Universitas Terbuka
15. LBH Keadilan Samawa Rea
16. AMAN Daerah Sumbawa
17. Integritas Transparansi Kebijakan (ITK) Sumbawa
18. Ruang Setara (RASERA) Project
19. Think Inc Indonesia Legal Office
20. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)
21. Badan Eksekutif Mahasiswa IPB University
22. Akademi Pergerakan IPB
23. Barikade TANI
24. FIAN Indonesia
25. Partai Pembebasan Rakyat (PPR)
26. Salam 4 Jari
27. Dialokota
28. Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)
29. Public Virtue Research Institute
30. Progresip.id, media kelas pekerja
31. Partai Hijau Indonesia (PHI)
32. Kolektif Membaca Melawan
33. Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)
34. FIB UI Anti Kekerasan Seksual (FIB ANTIKS)
35. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
36. Perkumpulan HuMa Indonesia
37. Wahana Lingkungan Hidup Jambi
38. Institute for Human and Ecological Studies (Inhides)
39. Social Justice Indonesia
40. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
41. Suara Muda Kelas Pekerja Partai Buruh (SMKP)
42. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung
43. Enter Nusantara
44. Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA)
45. Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (LMID)
46. Kelompok Kerja 30 (POKJA30)
47. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
48. AMAR Law Firm & Public Interest Law Office (AMAR)
49. SETARA Institute for Democracy and Peace
50. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
51. Komite Aksi Mahasiswa Universitas Hang Tuah Surabaya Pro Demokrasi (Hantu PD)
52. Logos ID
53. Marsinah.ID
54. Pusat Studi Agraria IPB University
55. Ikatan Alumni FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Ikahum Atma Jogja)
56. Insulinde Sejarah
57. Lingkar Diskusi Gender (LDG)
58. Komunitas Alumni Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Pemuda Bali
59. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
60. Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ)
61. Dirty Vote
62. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)
63. Parlemen-BEM FTSP Universitas Trisakti
64. Anti Corruption Committee Sulawesi
65. Sajogyo Institute
66. Sadar Setara
67. Blok Politik Pelajar
68. Lokataru Foundation
69. KASTRAD FK UII
70. Sawit Watch
71. Indonesia Climate Justice Literacy (ICJL)
72. Suara Ibu Bandung
73. Perkumpulan HuMa Indonesia
74. Yayasan SatuDunia (OneWorld Indonesia)
75. Perkumpulan Alumni Universitas Hang Tuah Surabaya
76. Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) FH Unila
77. Pusat Kajian Hukum Sriwijaya
78. Greenpeace Indonesia
79. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
80. Extinction Rebellion Indonesia (XR id)
81. Front Muda Revolusioner (FMR)
82. LBH AP PP Muhammadiyah
83. Revolusi Jolly Roger
84. Migrant CARE
85. Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah
86. NIKA JABAR
87. Judianto Simanjuntak (Pengacara Publik di Public Interest Lawyer Network (Pil-Net) Indonesia)
88. Cyclekleng (komunitas sepeda Denpasar)
89. LBH Jentera
90. Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup (PSL), IPB University
91. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
92. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
93. Solidaritas Perempuan (SP)
94. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
95. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
96. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)
97. POJOK FISIP UNILA
98. IKOHI (Ikatan Kemanusiaan Korban Penghilangan Paksa Indonesia)
99. Komunitas Taman 65
100. Yayasan Cahaya Guru
101. Auriga Nusantara
102. Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK)
103. Organisasi Lam Maju Desa Lae Haporas, Kab. Dairi, Sumatera Utara
104. ARTIKULA HIJAU
105. Yayasan Tifa
106. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)
107. Organisasi Harapan Maju, Desa Pandiangan Kab. Dairi, Sumut
108. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
109. Transparency International Indonesia
110. Cangkang Queer
111. Institut Hubungan Industrial Indonesia
112. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
113. Yayasan Roehana Independen Indonesia
114. Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI)
115. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)
116. Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK)
117. Serikat Pekerja Kampus (SPK)
118. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut (BAKUMSU)
119. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
120. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
121. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali
122. Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)
123. Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia (FAMM Indonesia)
124. Arus Pelangi
125. Lentera Gayatri
126. Logos ID
127. Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Malang Raya
128. Samsara
129. Save All Women and Girls
130. Jaringan Perempuan Yogyakarta
131. Kampoeng Tjibarani Bandung
132. Perkumpulan Destructive Fishing Watch Indonesia (DFW Indonesia)
133. Public Interest Lawyer Network (PILNET) Indonesia
134. Perkumpulan Creata
135. Yayasan Srikandi Lestari
136. Sanggar Swara
137. Satya Bumi
138. Asia Justice and Rights (AJAR)
139. Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI)
140. Kolektif GPTB
141. Berpuisi dengan Gembira
142. Koaksi Indonesia
143. Rumah Pengetahuan Amartya
144. Berdikari Space
145. Public Relations Esa Unggul University
146. Laboratorium Desain Sosial
147. Public Interest Lawyer Network (Pil-Net) Indonesia
148. Perkumpulan Ayam Sejahtera Indonesia (PASI)
149. Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)
150. YLBHI – Lembaga Bantuan Hukum Makassar
151. Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)
152. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya
153. DecodeInsane
154. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
155. Suara Kebebasan
156. Jedakata
157. Kait Nusantara
158. Yayasan Srikandi Sejati
159. Asosiasi LBH APIK Indonesia
160. Pelangi Khatulistiwa
161. Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2025
162. Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
163. Gender Research Student Center (GREAT) UPI
164. Working Group ICCA Indonesia (WGII)
165. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
166. Trisakti Lawan Tirani
167. Perkumpulan Suara Kita
168. Institute for Research and Empowerment (IRE)
169. Amerika Bergerak
170. Tim Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) Aceh
171. LBH APIK Aceh
172. Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (KOMPAK)
173. Indonesia Budget Center (IBC)
174. IPEMI Kota Malang
175. Kawan Medis
176. Animals Don’t Speak Human (ADSH)
177. Sanubari Sulawesi Utara
178. Veritas Hukum
179. Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM)
180. Constitutional and Administrative Law Society (CALS)
181. 350 Indonesia
182. Perempuan Mahardhika
183. Yayasan Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat Indonesia (IPAS)
184. Jaringan Akademisi GERAK Perempuan
185. Yayasan Bahana Rumah Relawan Peduli
186. Yayasan Penabulu
187. Communication for Change, Jakarta
188. Making Foundation, Jakarta
189. Peduli Aja Dulu (@peduliajadulu)
190. Perkumpulan Sawit Watch
191. Koo PURNA
192. Jerat Kerja Paksa
193. Jaringan Kerja Gotong Royong
194. Lingkar Studi Advokat (LSA)
195. Pegiat Kesehatan Masyarakat (SAFETY)
196. Combine Resource Institution
197. Social Movement Institute
198. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) Yogyakarta
199. Beranda Migran
200. International Migrants Alliance (IMA)
201. Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI)
202. Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Hong Kong
203. Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Macau
204. Asosiasi Buruh Migran Indonesia (ATKI) Hong Kong
205. Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) Hong Kong dan Macau
206. Persatuan BMI Tolak Overcharging (PILAR) Hong Kong
207. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
208. Yayasan Srikandi Indonesia
209. LBH Kesehatan Indonesia
210. Cakra Wikara Indonesia
211. PUSHAM UII

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya