Virus Corona di Indonesia

Anggota DPR Minta Pemerintah Berikan Jaminan Tak Ada PHK Bagi Buruh di Tengah Wabah Corona

Pimpinan Badan kerjasama antar-parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan pandemi corona di Indonesia hari ke hari semakin bertambah.

Anggota DPR Minta Pemerintah Berikan Jaminan Tak Ada PHK Bagi Buruh di Tengah Wabah Corona
dok. Humas DPR RI via Tribunnews.com
Anggota DPR RI Putu Supadma Rudana 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pimpinan Badan kerjasama antar-parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan pandemi corona di Indonesia hari ke hari semakin bertambah.

Hingga hari ini tercatat sudah menyebar di 24 provinsi di Indonesia.

"Beberapa kali saya terus ingatkan pemerintah untuk segera melakukan lockdown dalam menghadapi virus corona ini. Tapi pemerintah tampaknya enggan melakukan itu. Apakah tunggu sampai korbannya banyak baru melakukan lockdown?" tanya Putu dalam keterangannya, Kamis (26/3/2020).

"Saat ini sudah 24 provinsi di Indonesia yang terpapar, lambat sekali kerjanya pemerintah kita ini. Katanya obat dari tiongkok sudah datang? apakah sudah disebar ke seluruh Indonesia. dan kapan jadwal rapid test dilakukan? pemerintah harus transparan kepada masyarakat," sambungnya.

Anggota Komisi VI DPR ini menilai, dari awal memang pemerintah Indonesia memang tidak siap dan menyepelekan virus corona ini.

Ia khawatir jika pandemi ini tidak berakhir secepat mungkin, maka akan membuat ekonomi di Indonesia lumpuh total.

Terlihat dari banyaknya perusahaan yang mulai tutup seperti mall, kantor, cafe, bioskop dan lainnya. Dan yang paling terdampak tentu saja adalah sektor pariwisata, perhotelan, tekstil, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Saya mengapresiasi pemerintah yang akan memberikan BLT kepada masyarakat yang terdampak virus corona. Namun apakah itu cukup? Saya rasa tidak. Pemerintah harusnya juga memberikan jaminan tidak adanya PHK dan sembako secara door to door kepada para buruh dan pekerja harian di masa-masa sulit seperti ini," kata Putu.

"Belum lagi masyarakat kecil, seperti pedagang, ojek online, ojek pangkalan, supir angkot, supir busway, pekerja kasar (kuli) jangan sampai pemerintah abai dengan mereka, karena rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab negara. Selain itu, pemerintah juga harus peduli kepada pelaku usaha diseluruh wilayah terdampak dengan memberikan insentif agar usahanya tak mati karena virus corona," tuturnya.

Sebagai anggota DPR, ia pun dengan tegas menolak test covid-19 untuk anggota DPR dan keluarganya.

Halaman
12
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved