Anggota DPR Minta Pemerintah Berikan Jaminan Tak Ada PHK Bagi Buruh di Tengah Wabah Corona

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pimpinan Badan kerjasama antar-parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan pandemi corona di Indonesia hari ke hari semakin bertambah.

Hingga hari ini tercatat sudah menyebar di 24 provinsi di Indonesia.

"Beberapa kali saya terus ingatkan pemerintah untuk segera melakukan lockdown dalam menghadapi virus corona ini. Tapi pemerintah tampaknya enggan melakukan itu. Apakah tunggu sampai korbannya banyak baru melakukan lockdown?" tanya Putu dalam keterangannya, Kamis (26/3/2020).

"Saat ini sudah 24 provinsi di Indonesia yang terpapar, lambat sekali kerjanya pemerintah kita ini. Katanya obat dari tiongkok sudah datang? apakah sudah disebar ke seluruh Indonesia. dan kapan jadwal rapid test dilakukan? pemerintah harus transparan kepada masyarakat," sambungnya.

Anggota Komisi VI DPR ini menilai, dari awal memang pemerintah Indonesia memang tidak siap dan menyepelekan virus corona ini.

Ia khawatir jika pandemi ini tidak berakhir secepat mungkin, maka akan membuat ekonomi di Indonesia lumpuh total.

Terlihat dari banyaknya perusahaan yang mulai tutup seperti mall, kantor, cafe, bioskop dan lainnya. Dan yang paling terdampak tentu saja adalah sektor pariwisata, perhotelan, tekstil, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Saya mengapresiasi pemerintah yang akan memberikan BLT kepada masyarakat yang terdampak virus corona. Namun apakah itu cukup? Saya rasa tidak. Pemerintah harusnya juga memberikan jaminan tidak adanya PHK dan sembako secara door to door kepada para buruh dan pekerja harian di masa-masa sulit seperti ini," kata Putu.

"Belum lagi masyarakat kecil, seperti pedagang, ojek online, ojek pangkalan, supir angkot, supir busway, pekerja kasar (kuli) jangan sampai pemerintah abai dengan mereka, karena rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab negara. Selain itu, pemerintah juga harus peduli kepada pelaku usaha diseluruh wilayah terdampak dengan memberikan insentif agar usahanya tak mati karena virus corona," tuturnya.

Sebagai anggota DPR, ia pun dengan tegas menolak test covid-19 untuk anggota DPR dan keluarganya.

Menurutnya, pemerintah wajib mengutamakan rakyat dan tenaga medis di atas pejabat dalam berbagai hal, baik untuk rapid test covid-19 atau juga untuk opsi obat-obatan dan APD.

"Saya dengan tegas menolak test covid-19 untuk anggota DPR. Saat ini pejabat bukanlah prioritas. Masyarakat dan tenaga medislah yang paling utama untuk diberikan bantuan oleh negara. Anggota DPR ataupun pejabat lainnya cukup mengkarantina diri, menjaga kebersihan, jaga kesehatan, ber-olahraga di rumah dan minum vitamin. Jika merasakan gejala langsung segera mengikuti test Covid 19 di rumah sakit terdekat atau rujukan dengan menggunakan biaya sendiri bukan dibebankan ke negara,"katanya.

• Pasien Rawat Inap di Wisma Atlet Kemayoran Bertambah, Hingga Hari Ini Total 208 Orang

• Keinginan Ibunda Jokowi Menunaikan Salat Ashar Sebelum Tutup Usia, Terungkap Wasiat Terakhirnya

Putu pun berharap, Presiden Jokowi menunjukkan naluri kepemimpinannya serta sense of crisisnya sebagai pemimpin bangsa dalam menghadapi masalah global terbesar kasus pandemi corona dengan mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat.

" Presiden Jokowi harus mampu menjadi dirijen untuk mengorkestrasi segala resources yang ada sehingga tidak terkesan hanya mengkoreksi bawahan tapi memberikan arahan konsep dan clear direction dengan membiarkan ketua gugus tugas dan juru bicara saja yang menyampaikan berbagai hal-hal penting kepada masyarakat," katanya.

Tak lupa, Putu yang akrab disapa PSR ini turut mengucapkan belasungkawa untuk Ibunda Presiden Jokowi yang meninggal pada rabu kemarin.

"Saya mengucapkan turut berduka cita kepada Presiden Jokowi dan keluarga yang baru saja kehilangan Ibunda tercinta, semoga amal ibadah alamarhumah diterima di sisi Tuhan YME dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan," Pungkasnya.