Prediksi Pendapatan Daerah Turun Hingga Rp 35 Triliun, PSI Desak Pemprov DKI Transparan
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menaksir anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemprov DKI turun Rp 35 triliun.
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Y Gustaman
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wabah virus corona atau Covid-19 menghantam ekonomi dan secara otomatis berpengaruh pada pendapatan asli daerah.
Politikus PKS William Aditya Sarana memprediksi pendapatan daerah turun sekitar Rp 25 triliun hingga Rp 35 trilun, imbasnya APBD DKI Jakarta pun defisit.
"APBD semakin defisit karena sejumlah sektor ekonomi berhenti beroperasi imbas virus corona,” ujar William dalam keterangannya, Kamis (2/4/2020).
Dalam kondisi seperti ini, PSI mendesak Pemprov DKI Jakarta transparan terhadap kondisi keuangan karena warga Jakarta berhak tahu.
Termasuk, berapa anggaran yang sudah dibelanjakan Pemprov DKI Jakarta yang dialihkan untuk penanganan virus corona atau Covid-19.
• Kerja dari RS, Begini Kondisi Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana yang Dinyatakan Positif Covid-19
Menurut dia, ada anggaran belanja yang tak perlu dipotong atau dialihkan untuk menangani Covid-19.
“Pemprov DKI harus transparan berapa pendapatan dan belanja daerah saat ini, serta kegiatan apa yang dimatikan atau anggarannya dipotong," beber dia.
Tak hanya itu, sambung William, Pemprov DKI juga harus transparan menginformasikan kondisi cash flow saat ini.
"Jangan sampai duitnya kurang, tapi malah dipakai belanja yang tidak penting,” jelas William.
Ia menambahkan, publik juga berhak mengetahui rencana kegiatan dan rincian penggunaan anggaran untuk mengatasi wabah covid-19 dan perlu disampaikan program-program yang akan dikerjakan oleh Pemprov DKI.
• Curahan Hati Pengemudi Ojol yang Kesulitan Bayar Cicilan Ditengah Wabah Covid-19
"Di tengah defisit anggaran dan situasi pandemi, info-info semacam ini sangat penting agar masyarakat menjadi tenang karena mengetahui pemerintah benar-benar memprioritaskan anggaran untuk keselamatan warganya,” ucap dia.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengunggah data anggaran di laman bkpd.jakarta.go.id (http://dashboard-bkpd.jakarta.go.id).
Namun disayangkan sejak 3 bulan belakangan laman tersebut tidak bisa diakses.
PSI mendesak transparansi anggaran selalu menjadi hal utama.
"Pemprov DKI harus membuka data anggaran yang menjadi hak masyarakat Jakarta. Ini semua harus dikerjakan dengan cepat, kita berpacu dengan waktu,” tegas William.
