Antisipasi Virus Corona di Depok
Wali Kota Ungkap Alasan PSBB di Depok Tak Seperti Jakarta
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengungkapkan, pelaksanaan PSBB di kota Depok kemungkinan tidak sama seperti yang berlaku di wilayah DKI Jakarta.
Penulis: Dwi Putra Kesuma | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma
TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Wali Kota Depok Mohammad Idris mengungkapkan, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kota Depok kemungkinan tidak sama seperti yang berlaku di wilayah DKI Jakarta.
Idris mengatakan, kemungkinan ada beberapa perbedaan lyang diakibatkan terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Ini kita harus samakan persepsi bahwa ketika lebih dulu DKI PSBB. bukan berarti jiblak 100 persen penerapan PSBB di DKI. Ada beberapa perbedaan, kita terus terang APBD terbatas apalagi memberikan logistics kepada terdampak,” ujar Idris dikonfirmasi wartawan, Minggu (12/4/2020).
Dari keterbatasan APBD ini, Idris menjelaskan pihaknya mengembangkan kebersamaan di masyarakat dengan cara gotong royong, sehingga muncul rasa solidaritas masyarakat dengan pemberdayaan Kampung Siaga Covid-19.
“Ini kalau nggak dilakukan akan habis-habisan APBD kita,” bebernya.
Ihwal pembatasan pengemudi ojek daring dalam masa PSBB nantinya, Idris menuturkan hal tesebut akan sulit dilakukan dan ia pun membutuhkan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi atau pun Pusat.
“Kalau masalah pembatasan kendaraan keluar masuk akan ada kesepakatan dengan DKI kalau ada pembatasan di jalan nasional berarti harus ada koordinasi dengan Kemenhub. Ini birokrasinya seperti itu. Kalau penutupan pembatasan yang detail spt DKI dengan pembiayaan seperti itu kita terus terang butuh support dana dari pusat atau provinsi,” bebernya.
“Kita lihat kondisinya artinya kalau tidak boleh kerja kita harus bertanggung jawab. Nggak bisa melarang lalu lepas tanggung jawab makanya kita akan pertimbangkan. Kita lihat kekuatan kita berapa jumlah mereka berapa lalu pengawasan operasional di bawah TNI Polri seperti apa. Dan mekanisme kita sangat bergantung kolaborasi dari seluruh komponen,” pungkasnya.
Pembentukan Kampung Siaga Covid-19 di Kota Depok Sudah 97 Persen
Pembentukan Kampung Siaga Covid-19 di Kota Depok, Jawa Barat, masih terus berjalan hingga saat ini.
Total, sudah terbentuk 902 Kampung Siaga Covid-19 yang tersebar di 924 RW yang ada di Kota Depok.
“Terkait Kampung Siaga Covid-19 Berbasis RW, saat ini sudah terbentuk di 902 RW dari 924 RW atau 97,6 persen,” ujar Wali Kota sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Mohammad Idris, dalam keterangan resminya, Minggu (12/4/2020).
Berikut, rincian data Kampung Siaga Covid-19 yang tersebar di-11 Kecamatan yang ada di Kota Depok :
1. Kecamatan Cimanggis 100 persen, jumlah RW yang sudah terbentuk : 92 RW dari 92 RW.
2. Kecamatan Tapos 100 persen, jumlah RW yang sudah terbentuk : 133 RW dari 133 RW.
3. Kecamatan Sukmajaya 93,6 persen, jumlah RW yang sudah terbentuk 117 RW dari 125 RW.
4. Kecamatan Cilodong 98,6 persen, jumlah RW yang sudah terbentuk : 69 RW dari 70 RW.
5. Kecamatan Pancoran Mas 87,8 persen, jumlah RW yang sudah terbentuk : 94 RW dari 107 RW.
6. Kecamatan Cipayung 100 persen, jumlah RW yang sudah terbentuk : 54 RW dari 54 RW.
• Belasan Remaja Terjaring Razia, Hendak Pesta Seks Hingga Diduga Terlibat Prostitusi Online
• Forensik Polri Pastikan Jenazah Tak Tularkan Covid-19 Lewat Mata Air dan Tanah Makam
7. Kecamatan Beji 100 persen, jumlah RW yang sudah terbentuk : 75 RW dari 75 RW.
8. Kecamatan Limo 100 persen, jumlah RW yang sudah terbentuk : 49 RW dari 49 RW.
9. Kecamatan Cinere 100 persen, jumlah RW yang sudah terbentuk : 42 RW dari 42 RW.
10. Kecamatan Sawangan 100 persen, jumlah RW yang sudah terbentuk : 85 RW dari 85 RW.
11. Kecamatan Bojongsari 100 persen, jumlah RW yang sudah terbentuk : 92 RW dari 92 RW.
