Dana Bansos di Depok Disunat Rp 25 Ribu Gara-gara Pengajuan Tak Sesuai Realisasi, Pak RT Akui Salah

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Viral dana bansos Covid-19 dari Pemkot Depok disunat Rp 25 ribu, Ketua RT pun memberikan penjelasan sekaligus meluruskan berita yang beredar.

Sejumlah warga di Kelurahan Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok, mengeluh karena tak utuh menerima dana bantuan sosial Covid-19 ini.

Dana bantuan sosial bersumber dari Pemerintah Kota Depok dan besarannya Rp 250 ribu per kepala keluarga (KK).

Namun, warga menerima hanya sebesar Rp 225 ribu, tanpa ada kejelasan kemana sisanya.

Belakangan, tersiar kabar selisih Rp 25 ribu tersebut sudah dikembalikan lagi.

Kini, warga sudah menerima bantuan sosial tersebut dengan nilai yang utuh sebesar Rp 250 ribu.

Menanggapi kabar tersebut, Ketua RT 05/06 Kelurahan Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok, Barep Suroso, memberikan klarifikasi ketika dijumpai wartawan.

Barep menceritakan, ia tak menampik ada pemotongan dana sebesar Rp 25 ribu hasil keputusan para Ketua RT serta pengurus lingkungan setempat.

Pemotongan sebesar Rp 25 ribu, menurut Barep, bukan tanpa sebab.

Ia menjelaskan uang sebesar RP 25 ribu yang dipotong tadi rencananya akan dibelikan paket sembako.

Paket sembako tersebut kemudian akan dibagikan lagi kepada warga yang tak menerima bantuan tersebut.

“Sebetulnya begini. Pada malam itu sekira pukul 23.30 WIB malam, ada orang dari utusan Kelurahan mengantarkan uang untuk bansos," cerita Barep.

"Tapi setelah itu saya melihat data-datanya ternyata tidak sesuai dengan yang diajukan,” sambung Barep saat ditemui wartawan pada Senin (20/4/2020).

Barep mengaku mengajukan sekitar 100 KK sebagai penerima dana bansos dari Pemkot Depok, tapi yang turun cuma 39 KK.

"Saya berpikir keras bagaimana membaginya," ucap Barep.

"Akhirnya sesuai kesepakatan para RT di sini, bagaimana kalau kita potong Rp 25 ribu untuk dibelikan sembako," kata dia.

Nah, sembako tersebut akan dibagikan kepada mereka yang KK-nya tak dapat bansos.

Lanjut Barep, esoknya berhembus kabar tak sedap ihwal dana bantuan sosial yang disunat sebesar Rp 25 ribu.

Padahal menurutnya, tidak ada sepeser pun uang bantuan sosial Covid-19 yang disalah gunakan oleh pihaknya.

“Seperak pun saya enggak makan sama sekali," ia menegaskan.

"Sorenya langsung diserahkan juga uang itu dikumpulkan di rumah pak RW, agar tidak timbul kecurigaan,” tutur dia.

Barep berujar uang sebesar Rp 25 ribu yang awalnya hendak digunakan untuk dibelikan paket sembako kini sudah dikembalikan kepada warga penerima bantuan yang terdaftar.

“Kemudian ada saran bahwa uang itu agar dikembalikan," ucap Barep.

"Langsung saat itu juga uangnya saya kembalikan karena memang masih utuh belum dibelikan sembako."

"Kepada warga yang tidak menerima bantuan, saya juga mohon maaf."

"Saya berharap ke depan Pemerintah dapat mengakomodir agar seluruh warga menerima bantuan,” Barep menambahkan.

Hanya 39 KK yang disetujui terima bansos

Barep Suroso Ketua RT 05/06 Kelurahan Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok, harus berpikir keras lantaran tidak seluruh warganya mendapat dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19 dari Pemerintah Kota Depok.

Dari sekira 100 kartu keluarga (KK) yang ia ajukan, hanya ada 39 kepala keluarga yang menerima dan bantuan tersebut.

“Saya mengajukan sekitar 100 KK, tetapi yang turun itu cuma 39 KK. Nah saya berpikir keras bagaimana membaginya,” ujar Barep dijumpai di kediamannya, Senin (20/4/2020).

Dari situlah, akhirnya muncul kesepakatan antar seluruh Ketua RT dan pengurus lingkungan untuk “menyunat” Rp 25 ribu dari nominal bantuan sebesar Rp 250 ribu yang diterima 39 warga.

Namun, uang sebesar Rp 25 ribu tersebut akan dibelikan sejumlah paket sembako yang nantinya dibagikan pada warga yang tidak kebagian bansos sebesar Rp 250 ribu itu.

Tidak adanya koordinasi dengan warga yang menerima bantuan sebesar Rp 250 ribu tersebut, menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

“Kemudian ada saran bahwa uang itu agar dikenbalikan, langsung saat itu juga uangnya saya kembalikan karena memang masih utuh belum dibelikan sembako, akhirnya batal beli sembako. Kepada warga yang tidak menerima bantuan, saya juga mohon maaf. Saya berharap kedepan Pemerintah dapat mengakomodir agar seluruh warga menerima bantuan,” pungkasnya.

• Galih Ginanjar Ajukan Banding Divonis 28 Bulan, Barbie Kumalasari Ungkit Perannya: Jerih Payahku

• Akui Penghasilannya Anjlok, Begini Strategi Nikita Mirzani Demi Pegawai Dapat Pengganti Uang THR

• Tertangkap Tangan, Maling 9 Kaleng Susu di Minimarket Cibubur Babak Belur Diamuk Warga

• Semangati Perjuangan Dokter dan Petugas Medis, Nasdem Sumbang 5.000 APD

• UPDATE Corona di Depok Senin 20 April 2020 : ODP 2.542, PDP 892, Positif 192 Kasus

Mengaku salah

Barep Suroso Ketua RT 05/06 Kelurahan Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok, mengakui pihaknya salah telah menyunat dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19 dari Pemerintah Kota Depok untuk 39 warganya.

“Tapi terus terang, dengan potongan Rp 25 ribu itu saya akui salah. Tapi saya memikirkan lagi gimana warga saya yang gak dapat,” kata Barep di kediamannya, Senin (20/4/2020).

Sebelumnya diwartakan, keputusan pemotongan Rp 25 ribu tersebut dikaui Barep merupakan hasil keputusan dari dirinya dengan seluruh Ketua RT yang lain juga pengurus lingkungan setempat.

Hal ini dilakukan, lantran pembagian dana bansos yang dinilai tidak merata.

Dari 100 kartu keluarga (KK) yang diajukan Asep, hanya 39 kepala keluarga saja yang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Depok.

Oleh sebab itu, ia beserta Ketua RT yang lainnya sepakat “menyunat” Rp 25 ribu dari dana bansos sebesar Rp 250 ribu, yang nantinya akan dibelikan paket sembako dan dibagikan pada warganya yang tidak kebagian.

Lantaran menimbulkan kecurigaan, saat ini uang sebesar Rp 25 ribu tersebut yang dipotong pun telah dikembalikan lagi ke pemiliknya, dan warga yang tak kebagian dana bansos tersebut pun gagal mendapat kiriman sembako.

“Iya saya mohon maaf, makanya saya berharap kedepannya mudah-mudahan pemerintah mengakomodir warga yang dibawah. Kan mereka (warga) tahunya nonton televisi semua dapat (bantuan) tanpa terkecuali, tapi ini ada yang gak dapat padahal secara ekonomi sama,” pungkasnya. (TribunJakarta.com)