Bansos Salah Sasaran
BREAKING NEWS Kritik Pembagian Bansos Pemprov DKI, Politisi Golkar: Data Kurang Valid
Bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak tepat sasaran, diduga karena menggunakan data lama dan tidak valid lagi.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Erik Sinaga
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Politikus Golkar Judistira Hermawan menilai, bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak tepat sasaran.
Menurutnya, data yang digunakan untuk menyalurkan bansos ini juga sudah tidak valid lagi.
"Data yang dipakai adalah data dari Dinas Sosial yang kurang valid, data lama," ucap Judistira, Senin (20/4/2020).
"Sehingga ketika bantuan disalurkan banyak warga yang seharusnya tak berhak malah mendapat bantuan," imbuh dia.
Ia mencontohkan temuannya di Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.
Ada warga di sana yang memiliki mobil pribadi mendapat bantuan, sedangkan seorang ibu lansia tidak mampu malah tidak terdaftar.
Anggota DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, pihaknya bakal menjalankan fungsi pengawasan dalam penyaluran bantuan ini.
Tujuannya, agar bansos benar-benar tepat sasaran dan bisa meringankan beban warga miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi virus corona (SARS-CoV 2) penyebab penyakit Covid-19.
"Harapan kami ada sinkronisasi data yang diusulkan dari tingkat RT dan RW dengan data di Dinas Sosial sehingga yang benar-benar memerlukan yang mendapat bantuan," ujarnya.
"Ini sudah mulai dilakukan oleh jajaran pemerintah saat ini dan kami apresiasi," sambungnya.
Dihubungi terpisah, Camat Ciracas Mamad membenarkan jika daftar penerima bansos ini telah ditentukan sebelumnya oleh Pemprov DKI.
• Karyawan Ungkap Pemberian Berharga Raffi Ahmad Selama 3 Tahun Kerja, Gading Marten Sontak Heboh
• Cerita Polisi di Depok Bantu Siswa Kurang Mampu Agar Bisa Ujian: Cari Donatur Beli 7 Handphone
• Tak Diizinkan Keluar Rutan, Sidang Aulia Kesuma Digelar Secara Online Hari Ini
Pihaknya di kecamatan dan kelurahan hanya bertugas medistribusikan paket sembako kepada warga yang terdaftar.
"Kalau kita di kecamatan-kelurahan mendistribusikan sesuai data yang dikirimkan oleh provinsi melalui Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika)," kata dia.
