Salah Data Lagi Penerima Bansos: Anggota DPRD dan TNI/Polri Ada Dalam Daftar, Ini Respons Anies

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR- Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak membenarkan jika namanya masuk dalam daftar penerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Padalah, bansos tersebut diperuntukkan bagi warga miskin dan warga rentan miskin yang terdampak Covid-19.

"Iya betul (itu nama saya). Itu di RT saya, enggak ada lagi," ucap Johnny saat dihubungi, Rabu (22/4/2020).

Politisi PDI-P ini pun mengaku tak tahu menahu mengapa namanya bisa masuk dalam daftar tersebut.

Bahkan, Ketua RT dan RW di wilayahnya yakni Kelurahan Lago, Koja, Jakarta Utara, pun tak merasa memasukkan nama Johnny dalam daftar penerima bansos.

"Warga ada yang mengembalikan karena dia merasa tidak berhak apalagi saya yang harusnya ikut urunan kepada masyarakat. Di sinilah kelihatan sekali bahwa tidak melibatkan RT dan RW. Main comot saja itu kelihatan. Karena RT dan RW saya kan kenal sama saya," kata dia.

Dengan adanya peristiwa tersebut, Johnny pun mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki data penerima bansos.

Jangan sampai ada yang salah sasaran seperti dirinya.

"Masa saya dapat itu, nah ini sebagai warning kepada Pemda ketika memberikan data itu ya kepada Pempus atau Pemda harus hati-hati. Enggak bisa lagi secara acak, harus betul-betul," tambahnya.

Pemerintah Diketahui, dalam Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta pendistribusian bansos akan diberikan kepada 1.194.633 kepala keluarga.

Jumlah ini berbeda dengan yang pernah disebutkan Anies sebelumnya yakni sebanyak 1,25 juta KK yang bakal menerima bansos.

Paket bantuan yang diberikan berisi bahan pangan pokok yaitu beras lima kilogram satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter satu bungkus, biskuit dua bungkus, serta masker kain dua lembar, sabun mandi dua batang, dan tidak ada pemberian berupa uang tunai.

TNI dan Polri terima bansos

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 386 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta.

Di dalam Kepgub tersebut tercantum nama, alamat, nomor kepala keluarga (KK), serta profesi warga penerima bantuan sosial (bansos).

Sejak awal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan bahwa penerima bansos merupakan warga miskin dan rentan miskin.

Termasuk para pekerja harian lepas hingga warga yang tak memiliki pekerjaan. Namun, dalam Kepgub justru terdapat sejumlah nama yang merupakan aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai penerima bansos.

Salah satu TNI penerima bansos ini beralamat di Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.

Sedangkan salah satu PNS juga beralamat di kelurahan yang sama.

Meski demikian, belum ada tanggapan dari Pemprov DKI Jakarta mengenai adanya PNS dan TNI yang tercantum dalam data penerima bansos.

Diketahui, dalam kepgubnya, pendistribusian bansos akan diberikan kepada 1.194.633 kepala keluarga.

Jumlah ini berbeda dengan pernyataan Anies sebelumnya, yakni sebanyak 1,25 juta KK yang bakal menerima bansos.

Paket bantuan yang diberikan berisi bahan pangan pokok, yaitu beras lima kilogram satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter satu pouch, biskuit dua bungkus, serta masker kain dua pcs, sabun mandi dua batang, dan tidak ada pemberian berupa uang tunai.

Pemerintah akui salah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui adanya beberapa kesalahan data penerima bantuan sosial di periode pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kesalahan data itu berakibat pada warga yang ternyata masih mampu mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kesalahan data salam jumlah yang sangat kecil itu biasa terjadi di Indonesia.

"Tentu saja tidak mungkin sempurna. Yang mungkin dari 1,2 juta (penerima bansos), Anda bisa sebutkan nama (penerima tak layak) pastilah di negeri ini. Siapa yang (punya data) super akurat," kata Anies dalam siaran langsung di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Namun, kata Anies, data tersebut perlahan dikoreksi dengan adanya temuan di lapangan.

Anies menyebutkan, konsep yang Pemprov DKI gunakan di kala kondisi darurat seperti ini ialah menggunakan dulu data yang ada, lalu perlahan dikoreksi.

"Daripada di balik cek dulu ke lapangan semua kumpulkan, lalu yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan tak kunjung mendapatkan bantuan," ucap Anies.

Sebelumnya, dalam tahap awal bagian bantuan sosial terdapat temuan sejumlah warga mampu namun masih mendapat bantuan.

Hal itu terjadi di kawasan Kelapa Gading Barat, dan Suter Jaya, Tanjung Priok. Selain itu, dalam daftar penerima bantuan sosial yang dimiliki Pemprov DKI, terdapat pula nama-nama anggota PNS dan DPRD.

Warga Sunter terima sembako

Sebelumnya, 10 warga perumahan mewah di Sunter Indah, RW 012 Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara juga turut mendapatkan sembako.

Penyaluran sembako di perumahan mewah Sunter Indah dinilai tak tepat sasaran.

Ada sebanyak 32 warga di perumahan itu yang terdata sebagai penerima bantuan.

10 di antaranya, setelah menerima sembako, memilih menyalurkannya kepada warga lain yang lebih membutuhkan.

Ketua RW 012 Sunter Jaya, Kurniawan Sutedjo mengatakan, 10 warga yang terdata sebagai penerima itu memiliki kesadaran untuk tidak menerima bantuan sembako.

• Kisah Pramugari AirAsia Dibalik Misi Pemulangan Repatriasi WN Filipina

• Simak Panduan Salat Tarawih Kilat di Rumah, Pahami Syarat dan Aturannya!

• Kawanan Perampok Bercelurit Sasar Minimarket di Bogor, Karyawati Tak Henti Menangis Disekap

"Memang kesadaran sendiri. Boleh dibilang sebagian besar kesadaran sendiri," kata Kurniawan saat ditemui di Pos RW 012 Sunter Jaya, Senin (20/4/2020).

Kurniawan menuturkan, 10 warga yang memilih untuk tidak menerima sembako juga sudah dikunjungi pengurus RT setempat.

Pengurus RT lalu melihat bahwa salah satu dari 10 warga itu adalah pemilik rumah mewah berlantai 3 di Sunter Indah.

"Jadi RT-nya mengunjungi warganya dan melihat rumahnya cukup besar, lantai 3, dan dia sadar sendiri untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan," kata Kurniawan. (Kompas.com/TribunJakarta)