Tak Sesuai Rapat Bareng Jokowi, Anies Ditegur Keras Menteri Muhadjir Soal Bansos

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Menteri Jokowi menegur keras Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait data bantuan sosial bagi warga miskin terdampak Covid-19 di Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku blak-blakan yang menegur Anies, bahkan sempat bersitegang.

Menurut Muhadjir, pihaknya sekarang sedang tarik-menarik untuk mencocokkan data penerima bansos dengan Pemprov DKI Jakarta. 

"Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi virtual pada Rabu (6/5/2020).

Mulanya, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet terbatas virtual bersama sejumlah kepala daerah.

Dalam rapat tersebut, Anies melaporkan data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang.

Saat itu Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya. Sedangkan 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Muhadjir memastikan telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut. 

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK).

Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI. Pada momen inilah Muhadjir merasa ada yang tidak beres.

"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.

Padahal tidak demikian sebagaimana kesepakatan rapat beberapa hari lalu bersama Presiden Jokowi.

Diketahui, dalam rapat kabinet terbatas Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing. Bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.

Melihat kesepakatan di rapat berbeda dengan kenyataan di lapangan, Muhadjir menegur keras Anies.

"Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)," kata Muhadjir menirukan ucapannya kepada Anies.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," sambung dia.

Persoalan belum berhenti di situ. Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.

Lantaran karut marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapatkan bansos, malah tidak dapat.

Selain itu, Kemensos juga meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan RT/ RW mendata warga miskin terdampak Covid-19 yang belum masuk. Tujuannya, agar mereka tetap mendapatkan bansos.

"Banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.

Namun, rupanya data calon penerima bansos itu juga tak kunjung diserahkan ke Kemensos. Padahal di sisi lain masyarakat banyak yang berteriak karena tidak mendapatkan bansos.

"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur."

"Nah, sementara RT/ RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," papar Muhadjir.

Muhadjir menegaskan, pemerintah hanya ingin semua KK miskin yang terdampak Covid-19 mendapatkan bansos secara merata, tepat sasaran dan tidak ada yang tumpang tindih.

DKI Tak Punya Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anies mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) di wilayahnya.

Ia menyebut Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan semuanya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).

Sri Mulyani pun mengatakan, pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI Jakarta.

Saat ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun.

Namun demikian, dirinya mengatakan, secara keseluruhan proses penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak tekanan pandemi corona di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sudah mencapai 80 persen pada pekan ini.

Klaim ini didapatnya berdasarkan laporan dari Kementerian Sosial.

"Memang minggu pertama kurang dari 10 persen dialokasikan karena persiapan dan logistik. Namun, seiring dengan adanya data dari Kementerian Sosial, implementasi saat ini mendekati 80 persen, artinya makin merata," ujar dia.

Sebagai informasi, terdapat 1,3 juta KPM di DKI yang akan menerima bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai dampak Covid-19.

Selain DKI, terdapat 600.000 KPM di Bodetabek yang juga akan mendapatkan bantuan yang sama.

Wilayah DKI dan Bodetabek menjadi sasaran utama pemberian bansos tersebut karena merupakan wilayah yang pertama kali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pencegahan Covid-19.

Penjelasan Disnsos DKI Jakarta

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengungkapkan penyebab bansos dari Pemprov DKI Jakarta kerap salah sasaran.

Bansos yang dimaksud adalah bansos tahap satu yang diberikan kepada warga dengan ekonomi rentan pada 9 April hingga 24 April lalu.

Menurut dia, kesalahan pendistribusian karena banyak data yang dipakai. Data yang dipakai di antaranya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data penerima bantuan Kartu Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta, hingga data UMP.

"Kesalahan penerima memang terjadi karena kita menggunakan data awal tadi kan, ada macem-macem. Ada dari PPU (Pekerja Penerima Upah) yang dari Dinas Tenaga Kerja," ucap Irmansyah di Balai Kota, Rabu (6/5/2020).

Irmansyah juga beralasan, terkadang yang membutuhkan bantuan merupakan saudara dari pemegang kartu keluarga (KK).

"Karena kita pendekatannya KK, bisa jadi kepala keluarganya adalah orang-orang mampu dan dikenal. Tapi kan anggota keluarganya, mungkin keponakannya gitu yang dari kampung di situ, dia yang dapet. Tapi kan terpublikasi kepala keluarganya," jelasnya.

Ia pun berjanji pendistribusian bansos tahap dua bakal dilakukan dengan lebih teliti dan hati-hati.

"Prinsipnya adalah jika dia dapat tapi tidak sesuai dengan yang di lapangannya itu nanti dicoret dan tidak dimasukan dalam data di tahap kedua," tutur Irmansyah.

Bansos tahap satu dari Pemprov DKI didistribusikan sejak 9 April hingga 24 April 2020 lalu, berisi bahan pangan pokok yaitu beras lima kilogram satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter satu pouch, biskuit dua bungkus, serta masker kain dua pcs, sabun mandi dua batang, dan tidak ada pemberian berupa uang tunai.

Bansos ini kerap salah sasaran salah satunya adalah saat sejumlah warga RW 07, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara mengembalikan bansos yang mereka terima.

Camat Kelapa Gading M Harmawan mengatakan, setidaknya ada 20 paket sembako (sembilan bahan pokok) yang dikembalikan warga.

Kejadian salah sasaran lainnya adalah ketika anggota TNI dan PNS masuk dalam daftar penerima. Dasar dari pembagian bansos tersebut adalah dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 386 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta.

Salah satu TNI penerima bansos ini beralamat di Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Sedangkan salah satu PNS juga beralamat di kelurahan yang sama.

Tak hanya itu, salah satu anggota DPRD DKI juga masuk dalam daftar tersebut. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak membenarkan jika namanya masuk dalam data penerima bansos.

"Iya betul (itu nama saya). Itu di RT saya, enggak ada lagi," kata Johnny. 

Artikel ini disarikan dari berita Kompas.com dengan judul Muhadjir dan Anies Baswedan Sempat Bersitegang, Ini Sebabnya..., Sri Mulyani Ungkap Anies Tak Ada Anggaran untuk Bansos 1,1 Juta Warga DKI dan Ini Penyebab Pembagian Beberapa Paket Bansos di Jakarta Sempat Salah Sasaran