Anggota DPRD DKI Jakarta Singgung Anies Baswedan Soal Penyaluran Bansos

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah menjadi sorotan menyusul pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut Pemprov DKI tak memiliki dana untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin dan rentan miskin terdampak Covid-19.

Hal ini pun diamini oleh anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak. Sebab, Anies baru menyalurkan bansos satu kali kepada warganya.

Padahal, sebelumnya Anies menyebut bansos bakal disalurkan setiap minggunya kepada warga sehingga dalam sebulan masyarakat akan mendapatkan paket sembako sebanyak empat kali.

"Akhirnya kan Pemprov hanya mampu menyalurkan satu kali (bansos) dari seharusnya empat kali," ucapnya, Jumat (8/5/2020).

Kondisi ini pun diperparah dengan buruknya komunikasi antara mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dengan anggota dewan Kebon Sirih.

Bahkan, saat rapat yang digelar bersama DPRD DKI, tak ada satupun jajaran Pemprov yang bisa menjelaskan soal dana yang disiapkan untuk bansos.

"Komunikasi dengan kami di DPRD juga buruk. Ini menunjukkan manajemen atau tata pamong yang buruk, sampai rapat kemarin tidak ada dari eksekutif yang berani jawab sewaktu ditanya," ujarnya saat dikonfirmasi.

Legislator Kebon Sirih ini pun makin dibuat heran, sebab di satu sisi Pemprov DKI bisa membayar commitment fee untuk penyelenggarasn Formula E yang nilainya mencapai 11 juta poudsterling atau setara Rp 207 miliar.

Ia pun mempertanyakan hal tersebut dan menuding rakyat bukan menjadi prioritas utama Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.

"Hilangnya skala prioritas, hilangnya sense of crisis saat Anies tega membayar Rp 207 miliar untuk Formula E. Sementara rayat kelaparan," kata Gilbert.

"DPRD saja rela anggarannya dipotong Rp 257 miliar demi kondisi sekarang," sambungnya.

• Roy Kiyoshi Ditangkap Sejak Rabu 6 Mei 2020, Diduga Terkait Penyalahgunaan Narkoba

• Tak Bisa Puasa Selama Bulan Ramadan? Simak Tata Cara Membayar Fidyah Puasa yang Benar

Sebelumnya, pernyataan Sri Mulyani terkait ketidakmampuan Pemprov DKI dalam menyalurkan bansos ini diutarakannya dalam rapat dengan Komis XI DPR RI.

Saat itu ia menyebut, Gubernur Anies Baswedan tak memikiki anggaran untuk menyarlukan bansos kepada 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Untuk itu, Sri Mulyani menyebut, Anies meminta pemerintah pusat menyalurkan bansos kepada 1,2 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," tuturnya.

Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.