Begini Komentar Sri Mulyani Sebut Pemprov DKI Tak Mampu Berikan Bansos dan Bantahan Anies Baswedan

TRIBUNJAKARTA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayahnya.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan semuanya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy), DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).

• Mantan Bidan yang Dua Kali Gagal CPNS Ini Banting Stir Jadi Penjual Ikan: Bolak-balik ke Luar Negeri

Sri Mulyani pun mengatakan, pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI Jakarta.

Saat ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun.

Namun demikian, dirinya mengatakan, secara keseluruhan proses penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak tekanan pandemi corona di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sudah mencapai 80 persen pada pekan ini. Klaim ini didapatnya berdasarkan laporan dari Kementerian Sosial.

"Memang minggu pertama kurang dari 10 persen dialokasikan karena persiapan dan logistik. Namun, seiring dengan adanya data dari Kementerian Sosial, implementasi saat ini mendekati 80 persen, artinya makin merata," ujar dia.

Sebagai informasi, terdapat 1,3 juta KPM di DKI yang akan menerima bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai dampak Covid-19.

• Jenguk Langsung Pasien Covid-19 di RSUD, Wali Kota Bekasi Mengaku Sempat Deg-degan

Selain DKI, terdapat 600.000 KPM di Bodetabek yang juga akan mendapatkan bantuan yang sama.

Wilayah DKI dan Bodetabek menjadi sasaran utama pemberian bansos tersebut karena merupakan wilayah yang pertama kali menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pencegahan Covid-19.

Bantahan Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menanggapi hal tersebut.

Menurutnya, bansos telah dibagikan kepada warga Jakarta sebelum masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).

"Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan," kata Anies, dalam keterangan tertulisnya kepada Wartawan melalui PPID, Kamis (7/5/2020) malam.

"Kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu," lanjutnya.

• Kunci Jawaban dan Pembahasan Belajar dari Rumah TVRI SD Kelas 1-3: Pernahkah Kamu Membantu Temanmu?

Seruan Anies untuk bekerja di rumah sejak 16 Maret dan PSBB dilaksanakan mulai 10 April 2020.

Sebelumnya, beberapa pembatasan telah diterapkan di DKI Jakarta guna menekan penyebaran Covid-19.

Sejak pertengahan Maret 2020 yang membuat perekonomian di Jakarta menurun.

"Inisiatif distribusi sembako diambil untuk memastikan bisa terpenuhinya kebutuhuan pokok pangan (sembako) warga miskin " jelas Anies.

"Hal ini harus dilakukan karena di satu sisi, PSPB berlaku sejak 10 April, dan warga miskin/rentan miskin adalah kelompok masyarakat yang paling terdampak atas situasi ini," lanjutnya.

Di sisi lain, lanjutnya, Pemerintah Pusat baru mendistribusikan bansos pada 20 April 2020 kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19.

Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan pangan itu untuk menghindari munculnya kekurangan pangan.

"Sebab itu Pemprov DKI berinisiatif membagikan sembako dengan sesegera mungkin, yakni sehari sebelum dimulainya PSBB," tambahnya.

• RESMI, Bundesliga Liga Jerman Bergulir Lagi Tanggal 16 Mei Usai Pandemi Covid-19

Anies menuturkan, sejumlah kegiatan Pemprov DKI Jakarta saat pelaksanaan distribusi bansos, dengan kronologi sebagai berikut:

1. Pada 30 Maret 2020, Rapat Terbatas bersama Presiden yang membahas angka penerima bantuan yakni 1,1 juta jiwa/orang dari data yang biasa diberikan bantuan oleh Pemerintah Provinsi, dan 2,6 juta jiwa/orang sebagai penerima tambahan.

"Sehingga, total kebutuhan bansos yg disebut saat itu sebanyak 3,7 juta jiwa/orang," tambah Anies.

2. Pada April 2020, rapat koordinasi antara Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta yang membahas satuan penerima bansos, menyepakati satuan penerima bantuan tidak lagi jiwa/individu.

Tapi menggunakan satuan Kepala Keluarga (KK) agar pendistribusian yang lebih efisien.

Menurut Anies, karena bisa saja satu keluarga terdiri dari beberapa individu penerima bantuan.

"Sejak saat itu sudah tidak ada lagi pembahasan dengan mengggunakan satuan orang/jiwa, semua pembahasan adalah berbasis satuan KK/keluarga," jelas Anies.

3. Pada 7 April 2020, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan data penerima bansos kepada Kemensos.

Pada tanggal yang sama, Pimpinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta (Gubernur, Pangan, Kapolda, Pangkoarmada 1, Pakoops AU, Danlantamal, Kajati, Kabinda, Kasurgab 1), mengadakan rapat bersama untuk menentukan tanggal pelaksanaan PSBB, 10 April 2020.

Dalam rapat itu juga diputuskan bahwa pendistribusian bansos dimulai pada 9 April, sehari sebelum PSBB.

Kemudian, dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Mendagri, pada 9 April yang dihadiri Mensos dan Menko PMK, Anies mengatakan telah melaporkan rencana pelaksanaan PSBB pada 10 April 2020.

Kegiatan tersebut akan didahului oleh distribusi bansos pada 9 April 2020 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan PSBB.

4. Pada 9 - 25 April 2020, Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan bansos untuk 1.194.633 KK di Ibu Kota.

Berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama 1 minggu.

Saat ini, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta sedang proses pendataan untuk distribusi bansos tahap kedua.

Anies menyebut, pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT/RW.

Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial, di masing-masing wilayah DKI Jakarta.

Terkait kesediaan anggaran pelaksanaan bansos, Anies menyatakan telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun.

Hal tersebut dilakukan sebagai rangka penanganan Covid -19 yang dapat digunakan sewaktu-waktu.

"Jika dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," Anies menambahkan.

"Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan 3 sektor, yakni penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial, termasuk Bansos," tutup Anies.