Polemik Menkeu Soal Bansos DKI, Wakil Ketua DPRD: Kalau Pemprov Gagal, Pemerintah Pusat Juga

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Zita Anjani, mengatakan kota Jakarta merupakan miniatur Indonesia.

Zita mengatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, yang menuding Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak punya anggaran bantuan sosial selama pandemi Covid-19.

"DKI adalah miniatur Indonesia, kalau DKI dianggap gagal, bukan hanya Pemprov tapi (pemerintah) pusat juga," kata Zita, saat dihubungi, Sabtu (9/5/2020).

Zita menjelaskan, anggota DPRD DKI telah rapat membahas bantuan sosial bersama Dinas Sosial DKI Jakarta, beberapa hari lalu.

"Katanya, mereka (Dinas Sosial DKI) sampai sekarang tidak diberikan data Banpres (bantuan Presiden) dari Kemensos (Kementerian Sosial)," tambahnya.

Menurut Zita, hal ini membuat proses bantuan sosial menjadi tumpang-tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Ini kan yang membuat tumpang-tindih. Niatnya baik, tapi pelakasanaannya tidak tertata rapih, jadinya kurang baik," jelas Zita.

Dia berharap, koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terjalin baik ke depannya.

"Saya berharap kedepannya ada koordinasi yang jelas dari pemerinta pusat dan provinsi daerah," harapnya.

"Tidak ada masalah bantuan provinsi maupun pusat, yang penting itu pelaksanaan lapangannya," lanjut Zita.

• TERBARU Daftar Harga Ponsel Samsung di Bulan Mei 2020: Dari Rp 1 Juta hingga Rp Rp 21 Jutaan!

• Batalkah Puasa Jika Berkumur dan Gosok Gigi di Siang Hari? Berikut Penjelasannya

Data perihal bantuan sosial selama pandemi Covid-19, lanjutnya, harus sesuai dan waktu pemberiannya tepat.

"Seminggu sekali kan bagus kalau bantuan turun terus, selang-seling pusat dan provinsi," ujar Zita.

"Stop salah menyalahkan, masyarakat butuh solusi," tutupnya.