Breaking News:

Pemprov DKI Jakarta Minta Perusahaan yang Tak Mampu Bayar THR Berunding dengan Karyawannya

Pemprov DKI Jakarta meminta seluruh perusahaan yang ada di ibu kota membayarkan Tunjangan Hari Raya ( THR) 2020 kepada seluruh pekerja.

Ist/Tribunnews.com
Ilustrasi THR 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta meminta seluruh perusahaan yang ada di ibu kota membayarkan Tunjangan Hari Raya ( THR) 2020 kepada seluruh pekerja sesuai peraturan yang ada.

Peraturan yang dimaksud ialah Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI nomor M/6/HI.00.01/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kegamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19).

Bagi perusahaan yang tak mampu membayar THR, Pemprov DKI Jakarta mengimbau mereka merundingkan hal tersebut bersama karyawannya.

Imbauan ini tertuang dalam surat edaran bernomor 37/SE/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2020 yang diteken Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah.

Kabur Saat Polisi Menyergapnya, 1 Pelaku Begal di Pasar Minggu Tewas Ditembak

"Agar terlebih dahulu dilakukan dialog dengan pekerja/buruh di perusahaan untuk menyepakati mengenai tata cara pembayaran THR Keagamaan Tahun 2020," tulisnya dalam surat itu dikutip TribunJakarta.com, Selasa (12/5/2020).

Setelah disepakati, perusahaan-perusahaan itu harus melaporkan hasilnya kepada Disnakertransgi DKI Jakarta.

Hasil kesepakatan bisa disampaikan melalui alamat email hikesja.nakertrans@jakarta.go.id.

"Melaporkan pelaksanaan pembayaran THR Kegamaan Tahun 2020 yang telah dilakukan oleh perusahaan melalui utas bit.ly/laporanthr2020," kata Andri.

PPDB SD dan SMP di Tangsel Tahun 2020 Bakal Dilakukan Secara Online dan Gratis

Seperti diketahui, jelang lebaran, Menteri Tenagakerja mengeluarkan surat edaran nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang berisi tentang pelaksanaan pemberiam THR keagamaan tahun 2020 di perusahaan salam masa pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran itu, seluruh perusahan diwajibkan tetap membayarkan THR kepada karyawannya.

Namun, bila tak sanggup membayarnya, perusahaan diberi kelonggaran untuk mencicil pembayaran THR.

Hal ini pun menuai protes dari para buruh yang tak meminta perusahaan membayar penuh THR mereka.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved