Situasi Sulit di Tengah Pandemi, PPDB Sekolah Swasta Tangsel Harus Tangguhkan Biaya Pendaftaran
Jumlah sekolah negeri di Tangerang Selatan (Tangsel) belum memadai untuk mengakomodir seluruh pendaftarnya.
Penulis: Jaisy Rahman Tohir | Editor: Suharno
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir
TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN - Jumlah sekolah negeri di Tangerang Selatan ( Tangsel) belum memadai untuk mengakomodir seluruh pendaftarnya.
Contohnya data tahun 2019 yang belum banyak berubah, jumlah SMP negeri di Tangsel, hanya mampu menampung 30% jumlah lulusan SD.
Selebihnya harus rela tersisih dan melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Perkara biaya, sering menjadi pembeda di mata masyarakat, antara sekolah negeri dan swasta.
Bahkan dalam hal penerimaan peserta didik baru (PPDB), sekolah negeri dipastikan gratis dan sekolah swasta berbayar.
• Sudah 13 Penumpang Bus AKAP Terbatas Diberangkatkan dari Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Taryono, pun mengakui dikotomi itu.
"Kalau negeri gratis tentu saja. Yang namanya biaya pendidikan kan ada namanya biaya investasi, biaya personal dan operasional. Kalau di swasta karena di swasta itu, tiga biaya, biaya investasi, biaya operasional, tetap dibebankan ke orang tua siswa, sepanjang itu tidak berlebihan dan menjadi kesepakatan bersama ya silakan," ujar Taryono saat dihubungi TribunJakarta.com, Selasa (12/5/2020).
Namun tahun 2020 ini, PPDB tidak bisa disamakan dengan tahun sebelumnya.
Selain kesehatan, dampak pandemi Covid-19 juga menyerang sektor ekonomi masyarakat.
Orang tua siswa yang hendak mendaftarkan PPDB akan berhitung dua kali mempertimbangkan biayanya, terutama untuk sekolah swasta.
Teryono mengharuskan kepada yayasan atau pengelola sekolah swasta agar memahami situasi.
Biaya pendaftaran yang biasanya ditagih di awal, boleh ditangguhkan sampai pandemi selesai.
• Pendaftar Kartu Pra Kerja Belum Bisa Mencairkan Dana Insentif, Begini Pendapat dari Pelaksana
"Dalam situasi pandemi ini, maka, segala sesuatunya harus dipermudah. Kalaupun ada kesepakatan misalnya, operasional, invenstasi kan tidak bisa dihilangkan, tapi itu ditangguhkan, nanti, setelah pandemi selesai dan ekonomi telah kembali."
"Maka, pada sekolah swasta, agar jadi perhatian, PPDB ini jangan kemudian akan membebankan pembiayaan di awal tahun semua. Bisa dibicarakan lebih baik," paparnya.