Presiden Jokowi Putuskan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Sejarah Berdirinya BPJS Hingga Sekarang

TRIBUNJAKARTA.COM - Presiden Joko Widodo putuskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Keputusan Jokowi terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Pasalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai memberatkan masyarakat itu sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan MA Nomor 7P/HUM/2020.

Banyak pihak menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak memihak kepada rakyat.

• Operasikan Puluhan Penerbangan dari Soeta, Lion Air Group: Seluruh Pesawat Disemprot Disinfektan

Lantas, sejak kapan ada jaminan kesehatan di Indonesia? Dan sebenarnya BPJS Kesehatan dibuat untuk siapa?

Dilansir dari laman BPJS Kesehatan, Kamis (20/9/2018), ternyata jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.

Setelah kemerdekaan, hal itu dimulai lagi pada 1949.

Adapun sasaran jaminan kesehatannya baru Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarganya saja.

Menteri Kesehatan kala itu Prof. G. A. Siwabessy berharap peruntukan jaminan kesehatan bisa diterapkan lebih luas lagi, tak hanya PNS.

• Fakta Pria Nekat Kepruk Kepala Ibu & Balita Hingga Tewas, Pelaku Emosi Korban Tak Mau Ceraikan Suami

Pada 1968, pemerintah menerbitkan Permenkes No 1 Tahun 1968 dan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK).

Badan itu mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya.

Lahirnya PT Askes

Selang beberapa waktu kemudian, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 tahun 1984.

BPDPK pun berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB).

• Spoiler Episode Terakhir Drama Korea Pelakor The World of The Married: dr Kim Saudara Tiri dr Ji?

Badan itu melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.

Pada 1992 statusnya berubah lagi dari PHB menjadi PT. Askes (Persero) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992.

PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial.

Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang selanjutnya dikenal menjadi program Askeskin.

Sasarannya masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa dengan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain masyarakat miskin, ada juga program untuk masyarakat yang belum ter-cover jamkesmas, namanya Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU).

Kapan mulai ada BPJS Kesehatan?

Pada 2004, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sejak saat itu PT Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Kemudian disusul pada 2011 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dikutip Harian Kompas, Rabu (29/9/2004), dengan ditetapkannya menjadi BPJS, keempat badan penyelenggara program jaminan sosial berubah menjadi nirlaba, tidak membayar pajak.

Keuntungan dengan adanya UU SJSN, dana iuran dan hasil pengembangannya, seluruhnya dikembalikan kepada peserta untuk membiayai peningkatan manfaat jaminan sosial.

Adapun bagi masyarakat yang tidak mampu, iuran jaminan sosialnya dibayar oleh negara, sesuai dengan amanat UUD 1945.

• Tak Lagi Tutupi Jadi Korban Pencabulan, Kepala Balai Anak Handayani: Kondisi NF Berseri-seri

Lalu pada Selasa (31/12/2013), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi pada 1 Juli 2015.

Hal-hal yang dijamin adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jamsostek.

Jaminan kesehatan nasional

Dikutip Harian Kompas, Kamis (2/1/2014), pada 1 Januari 2014 JKN resmi diterapkan.

Pada tahap awal, peserta JKN sekitar 121,6 juta orang.

Terdiri atas peserta asuransi kesehatan sosial dari PT Askes, PT Jamsostek, anggota TNI-Polri beserta keluarga, serta 86,4 penduduk miskin penerima bantuan iuran (PBI).

Sementara itu di JKN ada peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Mereka adalah masyarakat yang tidak mampu membayar preminya dan pemerintah yang membayarkan.

Ada juga peserta mandiri yang terdiri dari:

• pekerja penerima upah
• pekerja bukan penerima upah (PBPU)
• bukan pekerja (BP).

Di kelas mandiri ada 3 kelas yang bisa dipilih.

Kala itu preminya sebagai berikut:

Kelas I Rp 59.500 per bulan
Kelas II Rp 42.500 per bulan
Kelas III Rp 25.500 per bulan.

Jumlahnya berubah menyesuaikan regulasi yang ada.

Terakhir, diatur dalam Perpres Nomor 64 tahun 2020 yang baru-baru ini dikeluarkan pemerintah.

Berikut ini iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri bulan Juli-Desember 2020:

Kelas 1 Rp 150.000
Kelas 2 Rp 100.000
Kelas 3 Rp 25.500 (Rp 42.000 dikurangi subsidi pemerintah Rp 16.500)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Menilik Sejarah BPJS Kesehatan, Kapan Dilahirkan hingga Besaran Iurannya Dulu