Breaking News:

PSBB Tangerang Raya Diperpanjang Sampai Akhir Mei 2020

Gubernur Banten, Wahidin Halim, menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) memperpanjang PSBB kedua kalinya, alias jilid tiga

TribunJakarta/Jaisy Rahman Tohir
Pengawasan pemberlakuan PSBB di check point Rawa Buntu, Serpong, Tangsel, Minggu (19/4/2020) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG RAYA - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Tangerang Selatan (Tangsel), Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang (Tangerang Raya), resmi diperpanjang.

Seperti diketahui, hari ini, Minggu (17/5/2020), merupakan hari terakhir PSBB wilayah Tangerang Raya yang sudah diperpanjang alias jilid dua.

Melihat data kasus Covid-19 yang terus meningkat, Gubernur Banten, Wahidin Halim, menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) memperpanjang PSBB kedua kalinya, alias jilid tiga.

Berdasarkan Kepgub nomor 443/Kep.157-Huk/2020 yang sudah dikonfirmasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada Minggu (17/5/2020), Gubernur memperpanjang PSBB selama 14 hari mulai Senin (18/5/2020) sampai Minggu (31/5/2020).

Hal itu berarti, PSBB berlangsung sampai Hari Raya Idulfitri atau lebaran, yang menurut kalender jatuh pada 24-25 Mei 2020.

"Perpanjangan tahap kedua Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020, dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," ujar Gubernur Wahidin dalam keputusannya.

Ditinggal Orangtua Bekerja di Pasar, Bocah 10 Tahun Diperkosa dan Digantung Hidup-hidup Kerabatnya

Masih Jauh Dari Target, Pihak Dunia Air Tawar TMII Masih Buka Donasi Untuk Pakan Biota Air Tawar

Berdasarkan Kepgub itu, kepala daerah Tangerang Raya diwajibkan untuk mengikuti.

Pada poin Kepgub lainnya, wali kota dan bupati di Tangerang Raya boleh menentukan jangka waktu PSBB jilid tiganya.

"Waktu penetapan perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota," jelasnya.

Perkara operasional check point atau posko pemeriksaan PSBB juga diserahkan kepada pemerintah daerah.

"Waktu dimulai dan lamanya operasional check point (tempat pemeriksaan) di wilayah Kabupaten/Kota se-Tangerang Raya diatur oleh Bupati/Wali Kota," jelasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved