Selama Pandemi, Pemerintah Harus Segera Mengangkat Ekonomi Pelaku UMKM yang Ada di Basis Masyarakat

Narasumber lain, Ketua Kopitu, Yoyok Pitoyo mengungkapkan temuan di lapangan bahwa program dan anggaran yang disiapkan pemeirntah untuk menjangkau UMKM tidak berjalan sesuai tujuan.

Menurut Yoyok, saat Presiden Joko Widodo mengatakan sudah menyiapkan dana stimulan ekonomi sebesar Rp 125 triliun, ia justru mendapatkan laporan dari anggota kelompoknya harus berhadap-hadapan dengan debt collector karena pembayaran kreditnya yang macet.

Berdasarkan temuan di lapangan, pelaku UMKM di Indonesia belum terdata dengan baik.

Akibatnya, para pelaku UMKM yang benar-benar terdampak Covid-19 justru lepas dari berbagai program pemerintah.

"Masalah pendataan belum ada follow up, dari pendataan satupun para UMKM tidak ada yang menerima bantuan tunai langsung, padahal sangat diharapkan. Kalau mekanisme di luar negeri pendataan UMKM di Amerika, Australia, Selandia baru cukup 5 menit SIUP sudah keluar, tidak lama proses adminsitrasi, otomatis database, data email, dan data yang lainnya. Begitu menginjak masa pandemik para pemerintah di sana tidak usah teriak-teriak sudah tertangani," kata Yoyok.

Yoyok bahkan khawtair dana program stimulus bagi UMKM yang mencapai triliuan rupiah itu dimanfaatkan oleh para penumpang gelap yang menguasai sistem dan tata kelola bantuan keuangan pemerintah.

Dia menyinggung penerbitan PP 23/2020 yang dikeluarkan pemerintah.

Yoyok mengaku khawatir program pembiayaan tanpa jaminan itu justru menguntungkan kelompok usaha besar.

"UMKM kalau mau dapat LPDB harus RAT 2 tahun, ada jaminan, di PP 23/2020 ini jaminan sudah nggak ada, itu bagi bankabel dan tidak bankable ngagak ada jaminan. Jangan sampai dana Rp 125 triliun nggak sampai, ada penumpang gelap yang memanfaatkan dana itu," tambah Yoyok.

Dewan Pembina Simac, Syauqi Ma'ruf Amin, merespons berbagai masalah yang muncul saat diskusi.

Menurut Syauqi, pandemik Covid-19 ini adalah momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola UMKM di Indonesia, baik pemerintah maupun pelaku usaha harus menjadi mitra strategis.

"Kita harus selalu siap adaptasi, untuk mengokohkan basis ekonomi bangsa ya dengan UMKM. Secara makro UMKM bisa sinergi secara utuh, Simac mengharapkan mendorong ini bisa kita lakukan. membangun kedaulatan ekonomi tidak akan terwujud kalau dibasis ekonomi daerah tidak kuat, bagaiman roda-roda kecil ekonomi ini bergerak. kita lakukan bersama dengan prinsip gotong royong," katanya.

Kepala Sub Bidang Perbankan Syariah Kemenko Perekonomian, Rafili Muhammad Hilman yang hadir dalam diskuisi daring ini mengaku, data adalah salah satu masalah yang dihadapi pemerintah.

Pemerintah kata Rafili, akan terbuka menerima segala masukan strategis, dia memastikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dengan kelompk masyarakat terdampak Covid-19.

Ia menyontohkan upaya pemerintah beberapa pekan lalu mengusahakan kucuran pembiayaan KUR syariah kepada 150 petani binaan Pondok Pesantren Al Ittifaq, Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Terkait dengan masalah data, Kemenko Perekonomian siap bermitra dengan kelompok pelaku usaha yang terkait dengan pemberdayaan Ekonomi, salah satunya Simac.