DPRD DKI Jakarta Kritik PSBB yang Diterapkan Anies Baswedan: Jangan Cuma Imbauan dan Kata-kata

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mengkritik kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di Jakarta.

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus lebih tegas.

"Imbauan dan kata-kata saja tidak cukup, tetapi masyarakat harus dididik dengan, misalnya, membuat tanda jarak satu meter di pasar," ucap Gilbert, dalam keterangan resminya, Selasa (26/5/2020).

"Melihat kerumunan masyarakat tanpa jarak dan masker, H-1 menjelang lebaran di pasar, harus diantisipasi kemungkinan lonjakan kasus sekitar 3-4 minggu setelah tanggal 23 Mei," sambungnya.

• Penganiayaan Terhadap 4 Warga di Kota Depok, Polisi Amankan 18 Senjata Tajam

Dia menyatakan, hal ini mestinya menjadi standar normal baru untuk jangka ke depan.

"Kondisi ini juga harus diawasi, tidak cukup dengan mengatakan masyarakat harus sadar," ucap Gilbert.

"Masyarakat Indonesia di luar negeri bisa tertib dan WNA di Indonesia berubah tidak tertib, karena semua karena ada aturan yang tegas," lanjutnya.

Ketegasan Pemprov DKI, kata dia, terasa jauh dari yang seharusnya karena Anies tidak pernah terlihat terjun ke lapangan, meninjau langsung selama wabah Covid-19 berlangsung.

"Malah beberapa wali kota, termasuk yang perempuan lebih berani sebagai bukti keseriusan dan ketegasan dengan turun ke lapangan," kata Gilbert.

• Ini Sosok Pendamai Bentrokan Ormas dengan Organisasi Bela Diri di Bekasi: Terjun ke Masyarakat

Dia mencontohkan, kelonggaran PSBB yang terjadi pada gerai makan McDonald's Sarinah.

"Kelonggaran terasa sekitar seminggu menjelang lebaran dengan beberapa kejadian termasuk penutupan McDonald Sarinah," ujarnya.