Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

Mayoritas Pemohon SIKM dari Lembaga Pemerintah, Tak Punya Dokumen Sah

Benni menjelaskan, pemohon SIKM yang ditolak yakni merupakan pegawai instansi pemerintahan

TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat
Seorang penumpang yang baru tiba di Stasiun Gambir diperiksa kepemilikan SIKM oleh anggota Satpol PP Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penolakan surat izin keluar masuk (SIKM) yang terjadi pada periode saat ini berbeda dengan periode sebelum dan sesudah Idulfitri lalu.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra.

Benni menjelaskan, pemohon SIKM yang ditolak yakni merupakan pegawai instansi pemerintahan.

Begitu juga dengan karyawan perusahaan yang hendak melakukan perjalanan keluar kota.

"Saat ini penolakan umumnya terjadi dikarenakan pemohon yang merupakan pegawai instansi pemerintahan," kata Benni, dalam keterangan resminya, Rabu (3/6/2020).

"Pun masuk di Provinsi DKI Jakarta, pemohon tersebut tidak dapat menunjukkan surat tugas yang sah dan benar dari instansi maupun dari perusahaan tersebut," sambungnya.

Sebab, Benni menyebut pihaknya sangat ketat memverifikasi data pemohon SIKM.

"Kami melakukan verifikasi ke pimpinan instansi pemerintahan atau pimpinan perusahaan," jelas Benni.

"Bahkan ke pimpinan wilayah, lurah dan RT/RW, untuk memastikan perjalanan bepergian pemohon yang diajukan, telah diketahui dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” lanjut Benni.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved