Fraksi Demokrat Minta Pemerintah Jalankan Kebijakan Pro Growth, Pro Poor dan Pro Job

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyatakan bahwa tahun 2021 adalah masa transisi ekonomi, termasuk bagi Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah diharapkan bisa menstimulasi perekonomian dengan menjaga daya beli masyarakat atau keep buying strategy.

"F-Demokrat berharap agar pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang pro pertumbuhan (pro growth), pro pengentasan kemiskinan (pro poor) dan pro penciptaan lapangan kerja (pro job)," kata Ibas dalam keterangan tertulis, Selasa (16/8/2020).

Dalam pandangan Fraksi Demokrat yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI kemarin, Senin 15 Juni 2020,

Ibas menyampaikan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 – 5,5 persen terlalu optimistis.

Terutama saat Covid-19 menyebabkan banyak pengangguran yang nota bene akan mengganggu konsumsi.

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII menyatakan bahwa target inflasi sebesar 2,0-4,0 persen dan asumsi nilai tukar pada kisaran Rp.14.900–Rp.15.300 per dolar cukup realistis dan harus tetap dijaga.

Selanjutnya, ia juga menyatakan bahwa tingkat tingkat suku bunga SBN 10 tahun pada kisaran 6,67–9,56 persen cukup realistis ditengah situasi ekonomi global yang melambat dan penuh dengan resiko.

Ibas menyampaikan beberapa kritik membangun dalam pandangan tersebut, diantaranya perlunya perbaikan tata kelola hulu migas demi memenuhi asumsi lifting yang sering kali tidak tercapai, tingginya target penerimaan dalam bentuk rasio penerimaan pajak tahun 2021, dan perlunya kajian anggaran K/L non-esensial.

Ibas juga mengingatkan bahwa jika defisit anggaran menembus angka 6 persen PDB, dikhawatirkan akan menimbulkan krisis susulan dengan kondisi yang lebih berat dari krisis moneter1998 dan krisis Subprime Mortgage di era SBY tahun 2008 lalu.

"Hal ini akan membebani rakyat, terutama mengingat proses pemulihan dari krisis 1998 memakan waktu lebih dari 5 tahun," tuturnya.

Ibas mengingatkan pemerintah agar saat ini tetap focus mengatasi isu kesehatan dan menyelamatkan nyawa rakyat do era pandemic Covid-19.

Namun, ekonomi masih bias tetap bergerak jika pemerintah bias menentukan skala prioritas.

Wakil Ketua Banggar DPR itu mengingatkan pemerintah bahwa reformasi ekonomi untuk keluar dari Middle Income Trap membutuhkan investasi yang tinggi.

• Lusa, Terdakwa Penusuk Menko Polhukam Wiranto Akan Divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

• Undang Band Papan Atas, The Jakmania Buat Acara Tribute To Sofyan Hadi Legenda Persija Jakarta

Kebijakan penanganan MIT membutuhkan investasi manusia yang insentif dan memakan biaya yang cukup besar demi merubah perekonomian Indonesia dari resource-based economy menjadi knowledge-based economy.

"Di tengah krisis Covid-19 ini, fokus kebijakan baiknya ada pada penyelamatan nyawa dan sektor perekonomian," imbuhnya.