Jakarta Terapkan PSBB Transisi
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Hentikan CFD Bila Banyak Warga Langgar Protokol Kesehatan
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyambut baik rencana Pemprov DKI yang kembali menggelar CFD pada Minggu (21/6/2020) besok.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta..com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyambut baik rencana Pemprov DKI yang kembali menggelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) pada Minggu (21/6/2020) besok.
Meski demikian, ia meminta masyarakat untuk mematuhi mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama mengikuti CFD, seperti menggunakan masker dan tetap menjaga jarak atau physical distancing.
Selain itu, bagi masyarakat yang merasa tidak sehat juga diimbau tidak mengikuti CFD.
“Mau pemerintahnya sehebat apapun kalau masyarakat tidak sadar ya enggak akan bisa dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi tidak akan selesai,” ucapnya, Jumat (19/6/2020).
Untuk itu, politisi muda PAN ini meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih tegas dalam menjalankan aturan.
Bila dalam pelaksanaannya nanti ditemukan banyak pelanggaran, Zita meminta Anies meniadakan kembali CFD.
“Di CFD orang pada sadar protokol kesehatan enggak? Kalau iya enggak apa-apa lanjut, tapi kalau tidak sadar ya berhentiikan saja,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Dalam penanganan Covid-19, Zita menilai, pemerintah tak bisa berjalan sendiri, harus ada dukungan dari masyarakat untuk menyukseskan kebijakan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini.
“20 persen peran pemerintah dan 80 persen masyarakat. Pemerintah harus hadir dalam monitoring dan tegas kalau tidak sesuai dengan protokol kesehatan,” kata Zita.
Wakil Ketua DPRD DKI: Paling The Best di Jakarta
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia tidak ideal.
Menurutnya, selama masa PSBB seharusnya pemerintah menanggung seluruh kebutuhan masyarakat, mulai dari pangan hingga pendidikan.
“Sebenarnya di Indonesia ini, PSBB kita tuh enggak ideal. Kenapa tidak ideal? Yang namanya PSBB itu, makan, pendidikan, dan semua kebutuhan warganya ditanggung oleh pemerintah,” ucapnya, Jumat (19/6/2020).
Sebab, penyaluran bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta bagi warga miskin dan rentan miskin terdampak Covid-19 dinilai Zita cukup berhasil.
