Mendikbud Nadiem Makarim: Saya Pertaruhkan Kehormatan untuk Memperjuangkan Pulsa bagi Seluruh Siswa
Serangkaian keluhan itu disampaikan para orangtua, guru dan siswa kepada Mendikbud Nadiem Makarim di acara Mata Najwa
lihat foto
Lebih lanjut, Nadiem Makarim mengaku kebijakan belajar online atau pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya tak ia inginkan.
"Saya harus mengklarifikasi, bahwa kebijakan PJJ ini tidak kami inginkan. Kami terpkasa melakukan kebijakan PJJ. Karena ada krisis kesehatan, opsinya masih ada pembelajaran walau tidakoptimal, atau tidak belajar sama sekali," tegas Nadiem Makarim.
"Resikonya untuk tidak melakukan PJJ itu sangat besar bagi negara dan masa depan kita," imbuhnya.
Namun penjelasan Nadiem Makarim ini dicecar Najwa Shihab.
"Tapi kalau awal pandemi mungkin bisa dimaklumi karena kadaruratan. Tapi kan ini sudah tahun ajaran baru, Agustus lho. Berarti sudah 6 bulan, apalagi katanya akan masih berjalan hingga bulan-bulan ke depan.
Jadi rasa maklum itu tergantikan dengan rasa 'hey apa yang sudah dilakukan', masa begini terus? apa yang sudah dipersiapkan?" timpal Najwa Shihab mencecar Mendikbud.
Dicecar seperti itu, Nadiem Makarim pun menyinggung dana BOS yang disebutnya boleh digunakan untuk membeli pulsa dan kuota internet.
Bahkan, guru honorer pun bisa bebas menggunakan dana BOS untuk kebutuhan belajar online.
"Yang pertama kita lakukan adalah dana BOS yang dikirim dari pemerintah pusat ke masing-masing sekolah, untuk pertama kalinya dibebaskan,
boleh tanpa batas digunakan untuk alat TIK. dan pulsanya bukan hanya untuk pulsa guru tapi juga pulsa murid artinya pulsa orangtua," papar Nadiem Makarim.
"Bukan untuk TIK dan pulsa, guru-guru honorer juga boleh dilimit 50 persen dari dana BOS ini sekarang tidak ada pembatasannya," tegasnya lagi.
Akan tetapi, sejumlah mahasiswa juga melayangkan protes kepada Nadiem Makariem selaku Mendikbud.
Mereka mendesak agar pulsa dan kuota internet itu diberikan secara gratis kepada siswa mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
"Mas Menteri harus membuat diskresi kebijakan antara polemik pendidikan saat ini mulai dari hadirnya negara,
dalam menjamin kuota dan internet gratis secara menyeluruh dan merata untuk pendidikan dasar, menegangah samapi pendidikan tinggi," ujar Muhammad Zainal Arifin perwakilan dari BEM UNS Surakarta.
