Antisipasi Virus Corona di DKI
Kadis Pertamanan Terpapar Covid-19, Pemprov DKI Tetap Gelar Rapim Tatap Muka
Pemprov DKI memastikan rapim tetap digelar secara tatap muka meski Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Suzi Marsitawati terpapar Covid-19.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
"Rapat terakhir bu Suzi tanggal 19 Agustus. Pak gubernur juga hadir," ucapnya, Senin (24/8/2020) malam.
Mawardi memastikan, rapat itu merupakan kali terakhir Suzi berinteraksi dengan sejumlah pejabat Pemprov DKI.
"19 Agustus itu rapat terakhir, karena tanggal 20 sampai 23 kan libur," ujarnya saat dikonfirmasi.
Adapun rapat pada 19 Agustus lalu itu membahas evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi yang masih diterapkan hingga saat ini.
Dalam penanganan wabah Covid-19 ini, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mendapat tugas cukup berat.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini bertanggungjawab untuk menyediakan makam khusus bagi pasien terkait Covid-19 di TPU Tegal Alur dan Pondok Ranggon.
Selain itu, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga bertanggungjawab memberikan insentif penangan Covid-19 bagi tukang gali makam dan sopir ambulans.
Jalani Isolasi Mandiri
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Suzi Marsitawati kini tengah menjalani isolasi mandiri.
Sebab, Suzi dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab test PCR yang dilalukannya.
"Sekarang beliau melakukan isolasi mandiri," ucapnya, Senin (24/8/2020).
• Rekonstruksi Penembakan Bos Pelayaran di Kelapa Gading Diperagakan dalam 44 Adegan
• Masjid Istiqlal Siap Menjadi Konsep Pusat Filantropi di Indonesia
Suzi sendiri dinyatakan positif Covid-19 pagi tadi setelah dirinya mengecek keadaan dirinya secara mandiri di RS Pelni, Jakarta Barat.
"Swabnya itu beliau melakukan mandiri di RS Pelni. Hasilnya baru turun pagi tadi," ujarnya.
Guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemprov DKI, Chaidir pun mengingatkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.
"Sistem kerja itu melalui WFH dan WFO, 50 persen di kantor dan 50 persen melakukan WFH. Kita juga memberlakukan kerja sif," kata dia.
Selain itu, Chaidir mengatakan, pihaknya juga rutin melakukan pemeriksaan Covid-19 terhadap jajaran Pemprov DKI.
Tujuannya sebagai deteksi dini penularan Covid-19 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Saat sekarang ini dilakukan screening atau pemeriksaan secara masal terhadap pegawai atau masyarakat melalui swab," tuturnya.
