Tak Disediakan Microphone saat Rapat Paripurna Bareng Anies, Politisi PSI: Apakah Ini Settingan?

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Empat Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2019.

Penolakan ini pun berujung pada aksi walk out (WO) yang dilakukan Fraksi Golkar, PAN, PSI, dan NasDem ini.

Sebelum meninggalkan ruang rapat, Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo menuding rapat yang dipimpin Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Masudi ini telah disetting.

Pasalnya, para anggota dewan tidak mendapat jatah pengeras suara (microphone) wireless yang biasanya tersedia di setiap meja.

Pengeras suara pun hanya ada di meja para pimpinan dewan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Wagub Ahmad Riza Patria.

"Microphone-nya enggak ada. Saya enggak ngerti apakah ini settingan atau apa," ucapnya, Senin (7/9/2020).

Politisi muda ini menduga, ada oknum yang sengaja mencabut pengeras suara dari meja para anggota dewan.

"Baru kali ini saya lihat rapat paripurna, anggota dewan tidak diberikan microphone, dicabutin dari meja, dipretelin," ujarnya.

Tidak adanya pengeras suara bagi anggota dewan ini pun disebutnya sebagai tindakan diskriminasi.

"Dalam arti, ada yang pakai microphone dan ada yang enggak, padahal sama-sama wakil rakyat. Kenapa sampai segitunya sih dicabut microphonenya? Tolong dijawab," kata dia.

Senada dengan Anthony, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani juga menyampaikan protes terkait tidak diberikannya pengeras suara kepada anggotannya.

"Perdana, rapat paripurna tanpa pengeras suara untuk dewan," tuturnya.

Dengan tidak disediakannya pengeras suara ini, Zita menyebut, para anggota dewan pun terpaksa berteriak saat menyampaikan aspirasinya.

"Mereka teriak, enggak ada yang dikasih mic," kata dia.