Tak Disediakan Microphone saat Rapat Paripurna Bareng Anies, Politisi PSI: Apakah Ini Settingan?

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Empat Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2019.

Penolakan ini pun berujung pada aksi walk out (WO) yang dilakukan Fraksi Golkar, PAN, PSI, dan NasDem ini.

Sebelum meninggalkan ruang rapat, Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo menuding rapat yang dipimpin Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Masudi ini telah disetting.

Pasalnya, para anggota dewan tidak mendapat jatah pengeras suara (microphone) wireless yang biasanya tersedia di setiap meja.

Pengeras suara pun hanya ada di meja para pimpinan dewan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Wagub Ahmad Riza Patria.

"Microphone-nya enggak ada. Saya enggak ngerti apakah ini settingan atau apa," ucapnya, Senin (7/9/2020).

Politisi muda ini menduga, ada oknum yang sengaja mencabut pengeras suara dari meja para anggota dewan.

"Baru kali ini saya lihat rapat paripurna, anggota dewan tidak diberikan microphone, dicabutin dari meja, dipretelin," ujarnya.

Tidak adanya pengeras suara bagi anggota dewan ini pun disebutnya sebagai tindakan diskriminasi.

"Dalam arti, ada yang pakai microphone dan ada yang enggak, padahal sama-sama wakil rakyat. Kenapa sampai segitunya sih dicabut microphonenya? Tolong dijawab," kata dia.

Senada dengan Anthony, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani juga menyampaikan protes terkait tidak diberikannya pengeras suara kepada anggotannya.

"Perdana, rapat paripurna tanpa pengeras suara untuk dewan," tuturnya.

Dengan tidak disediakannya pengeras suara ini, Zita menyebut, para anggota dewan pun terpaksa berteriak saat menyampaikan aspirasinya.

"Mereka teriak, enggak ada yang dikasih mic," kata dia.

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan Raperda P2APBD 2019 di gedung DPRD DKI dihujani interupsi.

Banyak anggota dewan yang mengaku kecewa dengan laporan P2APBD yang disampaikan Anies.

Bahkan, anggota Fraksi PAN DPRD DKI Lukmanul Hakim menyebut, laporan yang disampaikan Anies mengada-ada.

"Kami melihat nyata ketika kami reses dan turun ke masyarakat. Laporan yang hari ini mau kita sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujarnya dalam rapat.

Hal ini pun berujung dengan aksi WO yang dilakukan oleh empat fraksi, yaitu Golkar, PSI, PAN, dan NasDem.

Peristiwa ini bermula dari interupsi yang disampaikan Ketua Fraksi Golkar Basri Baco yang menyampaikan keberatan dengan laporan Anies soal APBD 2019 ini.

"Melihat eksekutif belum punya niat membantu dewan, Golkar menolak P2APBD 2019. Wolkar WO," kata Basri Baco.

Hal ini pun diamini oleh Sekretaris Fraksi PAN Oman Rahman Rakinda yang menyampaikan kekecewannya dengan rapat paripurna ini.

"Kami Fraksi PAN kecewa dengan forum ini, tidak boleh ada setting forum seperti ini. Untuk itu izinkan kami Fraksi PAN untuk meninggalkan ruangan ini," ujarnya.

Selanjutnya, giliran Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Anthony Winza yang juga menyampaikan kekecewannya terhadap laporan P2APBD tahun anggaran 2019 ini.

Ia menyebut, Fraksi PSI dengan tegas menolak P2APBD yang disampaikan Anies Baswedan ini.

"PSI juga menolak pertanggungjawaban APBD 2019 ini," tuturnya.