Tak Bergeming Usai Dikritik Menteri Jokowi, Anies Baswedan Ngotot Terapkan PSBB Total 2 Pekan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mendapat kritik dari banyak pihak.

Meski demikian, Anies tak bergeming. Ia tetap ngotot menerapkan PSBB total mulai 14 September hingga dua pekan ke depan.

Menurutnya, pengetatan PSBB harus dilakukan kembali lantaran kondisi penyebaran Covid-19 di DKI yang sangat mengkhawatirkan.

Sebab, pasien Covid-19 terus bertambah, angka kematian semakin tinggi, hingga rumah sakit mulai penuh.

• Kota Depok Kembali Berstatus Zona Merah Covid-19

"Karena itulah mengapa pengetatan ini penting untuk kita berada di rumah dulu selama dua pekan ini. Dengan berada di rumah dulu, harapannya potensi penularan bisa ditekan," ucapnya, Jumat (11/9/2020).

Bila kondisi penyebaran Covid-19 belum juga menunjukan penurunan, ia menyebut, pihaknya bakal kembali memperpanjang waktu penerapannya.

"Saya ingin garis bawahi, jangan harap kemudian setelah dua Minggu selesai. Tidak," ujarnya di Balai Kota DKI.

"Tapi, kalau kecepatan (penularan Covid-19) yang luar biasa ini tidak ada langkah untuk memperlambat, ya ini akan jalan terus," sambungnya.

• Bogor Tolak Ikut Terapkan PSBB, Anies Baswedan: Kami Enggak Pernah Minta, Itu Kewenangan Daerah

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebut, PSBB total ini bukanlah sesuatu yang baru.

Pasalnya, Pemprov DKI sendiri tak pernah mencabut status PSBB sejak pertama kali diterapkan pada 10 April 2020 lalu.

"Insya Allah seperti rencana bahwa PSBB di Jakarta ini belum pernah dicabut, Jakarta masih berstatus PSBB sejak 10 April sampai dengan sekarang. Jadi, ini bukan kita memulai sesuatu yang baru," kata dia.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menghentikan masa transisi dan menerapkan kembali PSBB total.

• Satu Keluarga di Jakamulya Kota Bekasi Dikabarkan Meninggal Dunia Karena Positif Covid-19

Adapun kebijakan rem darurat ini bakal mulai efektif berlaku pada 14 September 2020 mendatang.

Dengan demikian, sejumlah kegiatan sosial ekonomi yang tadinya diizinkan selama masa transisi bakal dibatasi kembali.

Kegiatan perkantoran hingga tempat hiburan atau wisata pun bakal ditutup selama PSBB total.

Kegiatan peribadatan juga mengalami penyesuaian dan jam operasional kendaraan umum kembali dibatasi.

Keputusan Anies memberlakukan PSBB lagi pada 14 September 2020 mendapat respons dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.

Para pembantu ekonomi Presiden Jokowi tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.

Pada Kamis (10/9/2020) pada pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin. Padahal, menurut Airlangga, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga dalam video conference.

"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," jelas dia.

Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Sebab, menurut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan publik.

Protes kedua datang dari Mendag Agus Suparmanto memperingatkan dampak PSBB DKI Jakarta. Menurut dia, pemberlakuan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.

“Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar, akan mengganggu PDB RI,” ucap Agus dalam Rakornas Kadin.

Kalaupun harus ada PSBB, dia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menghalangi rantai pasok distribusi barang yang keluar masuk Jakarta.

"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu," ungkap Agus.

Ia berharap, dengan terjaganya rantai pasok dan kegiatan ekonomi dalam negeri, maka diharapkan bisa menekan kerugian imbas pelemahan ekonomi seiring diberlakukannya PSBB. Khususnya, bagi para pekerja diharapkan tak membuat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Yang terakhir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut. Hal itu bakal kian parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa.

"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan, tapi yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujar Agus dalam video conference.

Agus memaparkan, industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar perekonomian Indonesia. Tertekannya kinerja industri manufaktur bakal berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Sumbangan industri manufaktur terhadap perekonomian sebesar 19,87 persen. Pada kuartal II-2020, industri manufaktur mengalami kontraksi hingga -5,37 persen.