Breaking News:

Mau Dapat BLT Rp 2,4 Juta dari Pemerintah? Siapkan KTP dan Lengkapi Data Ini

Pemerintah meluncurkan beberapa bantuan untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar kembali berusaha di tengah pandemi Covid-19.

Shutterstock via Kompas
Ilustrasi uang 

TRIBUNJAKARTA.COM - Pemerintah telah meluncurkan beberapa bantuan untuk membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa kembali berusaha di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu bantuannya yaitu bantuan presiden (Banpres) produktif atau bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha mikro.

Bantuan ini bisa didapatkan dengan mendaftarkan diri atau mengajukan diri ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.

Sementara itu, mengutip dari situs resmi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Selasa (15/9/2020), para calon penerima BLT harus melengkapi data-data persyaratannya kepada pengusul dengan membawa berkas, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap beserta kartu tanda penduduk (KTP), alamat tempat tinggal, bidang usaha, dan nomor telepon.

DKI Jakarta Terapkan PSBB Ketat, Bagaimana Nasib Tes SKB CPNS 2019 di Ibukota? Ini Jawaban BKN

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Berikan BLT kepada Warga Terdampak Pengetatan PSBB

Jadwal Baru Pencarian BLT Subsidi Gaji Karyawan Swasta yang Terdaftar di BP Jamsostek, Setelah Molor

Pemain Persija Jakarta Terima Tantangan Pelatih Timnas, Shin Tae-yong: Tak Bisa Ditentukan Sekarang

Bantuan ini diberikan secara hibah alias gratis atau tidak membutuhkan biaya administrasi sama sekali.

Walaupun begitu, bantuan ini tidak diberikan ke sembarang pelaku usaha mikro.

Hanya pelaku usaha mikro yang memenuhi persyaratanlah yang layak mendapatkan bantuan ini.

Adapun persyaratannya adalah pengusaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable), pelaku usaha merupakan WNI, mempunyai nomor induk kependudukan (NIK), mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul, bukan anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, ataupun pegawai BUMN/BUMD.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan, bantuan ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro walaupun alamat tempat usaha yang dibukanya berbeda dari alamat yang berada di KTP.

Asalkan, kata dia, syarat utamanya harus meminta surat keterangan usaha (SKU) dari desa di tempat dia berusaha yang nantinya harus diberikan pada saat pengajuan atau pendaftaran.

Halaman
1234
Editor: Suharno
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved