Ditegur Luhut Karena Perlihatkan Video Kerumunan Pendaftaran Pilkada, Najwa Shihab Bereaksi Pedas

TRIBUNJAKARTA.COM - Respon Najwa Shihab ketika ditegur Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menampilkan video kerumunan di pendaftaran pilkada 2020.

Hal itu terjadi ketika Najwa Shihab berbincang dengan Luhut di acara Mata Najwa dilansir TribunJakarta pada Kamis (24/9).

Awalnya Najwa Shihab mempertanyakan mengenai pelaksanaan pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan gelagat mereda.

"Kalau di Tentara itu hanya dua dalam proses pengambilan keputusan, sudah diputuskan maka jalankan dan amankan," ujar Luhut.

TONTON JUGA:

Luhut menilai, terdapat pertimbangan Presiden Jokowi yang setuju terhadap pelaksanaan Pilkada 2020.

"Kita usulkan ke Bawaslu, KPU dan Polri untuk membatasi kampanye. Tak ada itu kampanye terbuka karena kalau kita biarkan terjadi, itu akan membuat masalah jadi runyam. Presiden pun setuju," terang Luhut Binsar Panjaitan.

• Dikritik Tajam Karena Ditunjuk Jokowi Tangani Covid di 9 Provinsi, Menko Luhut: Gak Ada yang Aneh!

Meski demikian, Najwa Shihab menilai hal tersebut sulit dilakukan. Ia bahkan menyoroti adanya kerumunan saat pendaftaran Pilkada 2020.

"Prakteknya gak semudah itu bapak," ujar Najwa Shihab.

FOLLOW JUGA:

"Saya menghimbau pihak yang memiliki keinginan politik harus tetap tenang karena kita punya tanggung jawab sekecil apapun. Tanggung jawab kita ada untuk keamanan RI," beber Luhut Binsar Panjaitan.

Tak hanya itu, Luhut bahkan langsung menegur Najwa Shihab yang tengah memperlihatkan video kerumuman saat pendaftaran Pilkada 2020.

"Maaf nih Najwa, jangan marah. Seperti kayak gini, kamu ngapain provokasi dengan gambar seperti ini?" tegas Luhut.

• Disentil soal Menteri Segala Urusan, Menko Luhut: Yang Penting Tugas Bisa Diselesaikan atau Tidak

"Ini fakta pak. Maaf saya tak memprovokasi Pak Luhut, saya menunjukkan apa yang terjadi di lapangan dan saya yakin bapak tahu keadaannya," terang Najwa Shihab.

"Ya tahu tetapi tak perlu seperti ini. Kita cari sekarang topik yang tak membuat seperti ini karena hal ini membuat kita jadi kacau. Ini tanggung jawab kemanusiaan," jelas Luhut Binsar Panjaitan.

Najwa tampak tak menggubris protes Menko Luhut, ia pun kembali mencecar pertanyaannya.

"Termasuk tanggung jawab memastikan kesehatan publik, pak?" cecar Najwa Shihab.

"Dengan kita memberikan rambu yang jelas mustinya bisa untuk melaksanakan pilkada 2020. Di Amerika juga melakukan pilkada meski tren covidnya gak semua turun," beber Luhut.

• Dikritik soal Dukungan pada Gibran, Fahri Hamzah Bereaksi Menohok: Semua Orang Bisa Berubah

Kendati demikian, Luhut menjelaskan dirinya selalu melihat situasi di lapangan. 

Untuk itu, mungkin saja Presiden Jokowi mengubah keputusan setelah mendengar evaluasi dari pihaknya.

"Presiden adalah manusia yang punya hati soal keselamatan rakyatnya. Saya jamin itu," papar Luhut.

Pemerintah Didorong Terbitkan Perpu Pilkada saat Pandemi

Pilkada Serentak 2020 akhirnya disepakati untuk tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang meski sempat muncul wacana penundaan akibat melonjaknya kasus Covid-19 di Tanah Air.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) Pilkada di masa pandemi guna memastikan keselamatan rakyat.

"Jika pilkada tidak bisa ditunda, maka penerbitan Perpu pilkada di masa pandemi sangat mendesak. Peraturan yang ada tidak mencukupi untuk memastikan gelaran pilkada menjamin keselamatan rakyat. Kita tidak ingin pilkada jadi horor," ujar Netty, kepada wartawan, Rabu (23/9/2020).

Netty menilai proses pendaftaran paslon pilkada yang berantakan dan kemudian menjadi klaster baru Covid-19 harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak.

Apalagi tahapan pilkada tersebut menimbulkan kerumunan massa yang saling berdesakan dan tak menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker.

Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI tersebut menegaskan pelanggaran protokol kesehatan itu menunjukkan tidak bisa dilakukan penertiban massa tanpa payung hukum yang kuat.

"Jika sudah menyangkut emosi massa, kita tidak yakin bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, harus ada Perpu yang tegas mengatur pelaksanaan pilkada. Buat sanksi pembubaran kegiatan bahkan diskualifikasi bagi paslon yang melanggar," jelas Netty.

Dia berharap Perpu tersebut dapat mengatur dengan tegas perihal kampanye online, larangan berkerumun dalam jumlah tertentu, larangan konser musik, sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran protokol kesehatan, bahkan jika perlu mengatur pelibatan TNI dan Polri.

"Pilihan amannya adalah tunda pilkada. Jika tidak bisa ditunda dengan alasan hak konstitusional dan pelaksanaan demokrasi, maka pastikan pelaksanaannya berjalan sesuai protokol kesehatan. Tidak boleh ada yang lengah," kata dia.

Lebih lanjut, Netty juga meminta apabila nantinya Perpu pilkada di masa pandemi diterbitkan, maka implementasinya harus tegas dan ketat.

"Perpu ini tidak boleh menjadi macan ompong, dibuat untuk tidak dipatuhi atau dibuat tapi ada dispensasi. Jika pemerintah tidak siap menjamin pilkada aman, lebih baik pilkada ditunda karena keselamatan rakyat lebih penting dari segalanya," pungkasnya. (*)