Penggunaan Masker Scuba Dilarang, Omzet Pedagang Kaki Lima Anjlok
Wito (50), satu PKL masker berbahan scuba mengatakan sebelum adanya larangan dia bisa meraup untung sedikitnya Rp 50 ribu per hari
Penulis: Bima Putra | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra
TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA - Kebijakan pemerintah melarang penggunaan masker berbahan scuba karena terlalu tipis membuat pedagang kaki lima (PKL) menjerit.
Setelah PT KCI melarang penggunaan masker scuba bagi pengguna KRL, PKL masker scuba dadakan di Jakarta Timur mengaku omzetnya turun.
Wito (50), satu PKL masker berbahan scuba mengatakan sebelum adanya larangan dia bisa meraup untung sedikitnya Rp 50 ribu per hari.
"Sekarang sudah enggak ada lagi yang beli. Karena masker scuba dilarang juga kan. Enggak bisa dipakai naik KRL sama bus Transjakarta, omzet turun sekitar 50 persen," kata Wito di Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/9/2020).
Penurunan omzet tersebut belum termasuk kerugian karena masker berbahan scuba yang dia beli untuk modal dagang kini sudah sulit terjual.
Padahal dia mengaku sudah membeli banyak masker berbahan scuba dari agen karena pamor masker tersebut yang tinggi saat awal pandemi Covid-19.
• Isak Tangis Warnai Pemakaman Baim, Bocah yang Viral Lantunkan Al-Quran Saat Terbaring di Rumah Sakit
• Ridwan Kamil Berencana Ngantor di Depok Imbas Lonjakan Covid-19, Gugus Tugas: Sangat Ditunggu
"Kita itu modalnya dari Rp 25 ribu sampai yang paling mahal itu Rp 48 ribu yang ada modelnya misal kaya batik, terus burung garuda gitu. Itu yang paling mahal karena diprinting," ujarnya.
Wito menuturkan omzet dagangannya dari hari ke hari merosot, terlebih setelah Kementerian Kesehatan mengimbau warga tak menggunakan masker scuba.
Satu-satunya cara menyiasati penurunan omzet hanya dengan menjual masker dengan harga lebih murah, itu pun tak sepenuhnya berhasil.
Terlebih Kementerian Kesehatan juga sudah mengimbau warga agar tidak menggunakan masker berbahan scuba karena tak mampu menahan percikan liur.
"Sekarang terpaksa nurunin harga, Rp 20 ribu selusin. Kalau kita (pedagang) ikut pemerintah sajalah mau gimana. Orang kecil mah enggak bisa melawan, kalau yang punya modal kan bisa mempengaruhi kebijakan," tuturnya.
