Persija Jakarta
Dapat Undangan Rapat Bersama DPR RI, Otavio Dutra Pilih Latihan Bareng Persija Jakarta
Bek Persija Jakarta, Otavio Dutra mendapatkan undangan dari DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum membahas tentang UU SKN.
Penulis: Wahyu Septiana | Editor: Elga H Putra
lihat foto
Namun kondisi di lapangan berbanding terbalik dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, status profesi atlet masih belum diakui secara penuh.
Kondisi tersebut bisa mengakibatkan para atlet yang terlibat langsung di dunia olahraga hanya bersifat menyalurkan hobi dan tidak dianggap profesi.
Hal tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi pria yang akrab disapa Bepe tersebut.
Menurutnya, jika suatu saat terjadi masalah antara atlet dengan klub atau federasinya masing-masing bisa menyulitkan dalam proses penyelesaian sengketanya.
“Sehingga ketika terjadi konflik antara atlet dengan klub atau federasinya tidak bisa dibawa ke ranah (aturan) tenaga kerja,” ujarnya.
Untuk itu, pria yang pernah menimba ilmu di Diklat Salatiga itu sangat mendukung UU SKN perlu direvisi demi kebaikan para atlet sepak bola di Indonesia.
Terlebih, saat ini masih belum mencakup bahasan soal serikat pekerja sebagai atlet.
Saat ini, lanjut Bepe, hanya di dunia sepak bola yang sudah mempunyai asosiasi pekerja resmi yang sudah diakui keberadaannya yakni Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI).
Sementara itu, pada cabang olahraga lain masih belum memiliki serikat pekerja serupa yang melindungi para atletnya.
Menurut Bepe, asosiasi pekerja resmi di dunia olahraga itu perlu dibuat untuk mengcover dan membantu para atlet memperjuangkan haknya pada saat terjadi permasalahan.
Tak hanya itu, pria yang pernah berkarier di kompetisi Malaysia bersama Selangor FA itu turut menyoroti kepastian hukum bagi para atlet.
• Tiga Pemain Asal Negeri Gingseng Ini Pernah Bela Persija Jakarta
Sebab, selama ini ada dua badan arbitrase olahraga yakni BAKI dan BAORI yang malah membuat hukum bagi para atlet menjadi tidak jelas.
Selain itu, untuk mendaftarkan kasusnya saja ke badan arbitrase olahraga perlu membutuhkan dana yang besar.
Kondisi tersebut tentunya akan menyulitkan bagi para atlet yang terlibat permasalahan secara langsung.
