Tolak UU Cipta Kerja, Ratusan Buruh Demo di Pelabuhan Tanjung Priok

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan gerbang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (6/10/2020).

Mereka berkumpul di Jalan Sulawesi dan menyuarakan tuntutan mereka menyusul disahkannya RUU tersebut pada Senin (5/10/2020) kemarin.

Pantauan TribunJakarta.com, para buruh ini mengenakan baju bernuansa merah dan membawa serta atribut federasi mereka.

Dipimpin orator, mereka menentang UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh tersebut.

Ketua Umum Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia, Salman mengatakan, aksi di depan gerbang Pelabuhan Tanjung Priok ini diikuti sekitar 200 orang buruh.

"Kurang lebih ada 68 organisasi yang ada di Gerakan Buruh Jakarta. Untuk di sini ada sekitar 200-an orang," kata Salman di lokasi.

• Polisi Jaga Ketat Jalur Perlintasan Serikat Pekerja di Kawasan Curug, Antisipasi Pemblokiran Jalan

• Ribuan Buruh Tangerang Siap Kepung Gedung DPR Apabila UU Cipta Kerja Tidak Dibatalkan

Menurut dia, unjuk rasa hari ini merupakan aksi pemanasan sebelum para buruh ini melakukan aksi unjuk rasa lanjutan pada Rabu (7/10/2020) dan Kamis (8/10/2020) mendatang.

Lewat masifnya aksi buruh, Salman berharap RUU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR dapat dibatalkan.

"Harapan kita, meskipun omnibus law sudah disahkan, ini akan tetap kita upayakan untuk perlawanan," kata Salman.

"Semakin besar gelombang buruh untuk melawan, maka harapan besar kami, walaupun sudah disahkan, omnibus law tetap bisa dibatalkan," imbuh dia.

Adapun setelah berunjuk rasa di Pelabuhan Tanjung Priok, rombongan buruh ini terpantau bergerak menuju titik kumpul selanjutnya di Pulogadung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya melanjutkan aksi di Gedung DPR.

Diketahui, RUU Cipta Kerja telah disahkan Senin kemarin setelah sebelumnya pembahasan RUU tersebut telah diselesaikan DPR dan pemerintah pada Sabtu (3/10/2020) malam.