Breaking News:

Demo Buruh Tolak Omnibus Law

Dema UIN Jakarta Tegaskan Tolak UU Cipta Kerja

Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Univeristas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, menyatakan sikap menolak disahkannya Omnibus Law.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta, Sultan Rivandi di kampus 1 UIN Jakarta, Jalan Ir Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (1/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, CIPUTAT - Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Univeristas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, menyatakan sikap menolak disahkannya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Dema UIN Jakarta, Sultan Rivandi, menyesalkan keputusan pemerintah bersama DPR yang mengesahkan UU yang banyak ditentang masyarakat itu.

Alih-alih memperhatikan penanggulangan Covid-19 yang tengah membayangi masyarakat dengan segala dampak kesehatan dan ekonomi, pemerintah dan DPR justru secara senyap menggarap hal lain.

"Setengah tahun lama-nya kondisi kesehatan warga tak kunjung bagus. Namun Pemerintah dan DPR-RI semakin rakus. Pembajak Undang-Undang terus melakukan aksinya. Alhasil mereka berhasil menorehkan tinta emas di buku sejarah negeri ini yaitu: Mengesahkan aturan (RUU Cipta Kerja) yang sudah deras penolakannya dan mengabaikan kesehatan rakyat di tengah pandemi hanya demi materi," ujar Sultan.

Sultan pun mencatat sejumlah poin yang dianggap meresahkan masyarakat utamanya, tentang lingkungan hidup, dunia ketenagakerjaan, dan terkait proses pengesahan UU Cipta Kerja itu sendiri:

1. Minimnya partisipasi publik baik dalam penyusunan maupun pengujian terhadap RUU Cipta Kerja. Padahal dalam teori Civil Law yang Indonesia anut, bahwasanya sebuah Undang-Undang dibuat berdasarkan keinginan masyarakat. Dalam hal ini respon masyarakat yang mana seharusnya partisipasi publik utamanya pihak-pihak yang terdampak oleh UU tersebut harus dijamin keterlibatannya dalam penyusunan hingga pengujian draft dengan mendengarkan pendapat publik;

2. Kemudahan untuk perizinan eksploitasi lingkungan hidup dengan mempermudah izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28H yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup yang baik dan sehat;

3. Menyayangkan sikap Pemerintah yang justru menunjukan pelanggaran hukum, tidak taat pada UU 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Perundang-undangan, tidak transparan, dan bahkan mengedepankan represifitas dengan meminta Polri dan BIN menggagalkan upaya masyarakat sipil dalam mengkritik RUU ini, dalam berbagai bentuk;

4. RUU Cipta kerja yang akan menghisap dan menghilangkan hak buruh/pekerja dan mengancam eksploitasi atau kerja rodi bagi para buruh/pekerja;

5. Menolak penyerdehanaan izin investasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

6. Perusakan tatanan hukum dengan memperkuat posisi pemerintah pusat dalam intervensi kebijakan daerah yang bertentangan dengan nafas reformasi yang mengacu pada desentralisasi dan distribusi kekuasaan;

7. Tata cara penyusunan draft RUU Cipta kerja Omnibus Law yang sudah cacat dan melanggar berbagai prinsip Rule of law dan hak asasi manusia, maka dari itu kami dengan tegas menolak dan agar DPR-RI meninjau kembali RUU Cipta kerja.

Sultan meminta agar UU Cipta Kerja ditinjai kembali ataupun dibatalkan.

"Menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpres terkait pencabutan UU Cipta Kerja dan Menuntut DPR RI untuk mencabut dan melakukan peninjauan ulang UU Cipta Kerja," ujarnya.  (*)

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved