Breaking News:

Pilkada Kota Tangsel

Bawaslu Tangerang Selatan Ingatkan Paslon, Kampanye Tak Peduilikan Protokol Kesehatan Dibubarkan

Muhamad Acep, di acara Deklarasi Patuh Protokol Kesehatan Pilkada 2020 di Ballroom Swiss-Belhotel, Serpong, Rabu (7/10/2020).

TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR
Deklarasi Patuh Protokol Kesehatan Pilkada 2020 di Ballroom Swiss-Belhotel, Serpong, Rabu (7/10/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, SERPONG - Bawaslu Tangerang Selatan (Tangsel) membentuk Kelompkok Kerja (Pokja) bersama Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Satpol PP dalam rangka mengawasi penegakkan protokol kesehatan (prokes) pada tahapan kampanye Pilkada 2020.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep, di acara Deklarasi Patuh Protokol Kesehatan Pilkada 2020 di Ballroom Swiss-Belhotel, Serpong, Rabu (7/10/2020).

"Bawaslu bersama dengan stalke holders di kota Tangerang Selatan itu membentuk Pokja yang terdiri dari Dinas Kesehatan kemudian dari BPBD kemudian dari satpol PP," ujar Acep.

Pokja tersebut akan memantau jalannya kampanye terbatas dan kampanye tatap muka yang dilakukan ketiga pasangan calon.

Acep mengatakan, jika ada pasangan calon yang berkampanye dengan jumlah massa melebihi kapasitas, atau tidak menerapkan protokol kesehatan, Bawaslu akan langsung menegur untuk dibubarkan.

Mekanismenya, pihak yang berkampanye akan diberi surat teguran dan diberi waktu selama satu jam untuk membubarkan massa.

"Maka Bawaslu akan memberikan surat peringatan tertulis dalam peringatan tertulis tersebut diberikan waktu satu jam untuk penyelenggara kampanye terbatas dan tatap muka tersebut untuk membubarkan," ujarnya.

Jika teguran tidak diacuhkan, maka sanksi berikutnya akan menyusul.

Pasangan calon yang melanggar akan dilarang berkampanye selama tiga hari.

"Bawaslu pada PKPU 11 dan PKPU 13 apa bila itu tetap dilaksanakan sanksi administrasinya pasangan calon tersebut tidak bisa mengikuti kampanye selama tiga hari," ujarnya.

Sedangkan dari Satpol PP, jika terguran untuk membubarkan massa kampanye tidak diindahkan makan bisa ditindak berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangsel (Perwal) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kalau misalnya Undang-undang lainnya itu nanti ada BPBD ada satpol PP dalam penegakkan Perda dan Perwal PSBB di kota Tangsel," ujarnya.

Seperti diketahui, tahapan kampanye Pilkada Tangsel 2020 sudah berlangsung hampir dua pekan sejak 26 September 2020.

Catatan Bawaslu Tangsel, tiga pasangan calon yang mengikuti Pilkada Tangsel sudah mengadakan kampanye terbatas dan tatap muka sebanyak 74 kali.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved