Demo Buruh Tolak Omnibus Law
Buruh Bersama Mahasiswa Demo Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja di Tanjung Priok
Massa aksi masih menuntut DPR membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan Senin (5/10/2020) kemarin lusa.
Penulis: Gerald Leonardo Agustino | Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino
TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Aksi unjuk rasa buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja memasuki hari kedua, Rabu (7/10/2020).
Di Jakarta Utara, titik unjuk rasa buruh masih berada di depan gerbang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Pantauan TribunJakarta.com, ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta ini menyuarakan aspirasinya di tepi jalan.
Selama aksi berjalan, aparat kepolisian berjaga di lokasi dan memasang separator untuk membatasi massa aksi dengan arus lalu lintas di Jalan Raya Pelabuhan.
Adapun dalam aksi hari ini, buruh juga melibatkan mahasiswa untuk ikut berdemo menolak UU Cipta Kerja.
Presidium Gerakan Buruh Jakarta, Nugraha mengatakan, ada sekitar 1.000 orang yang terlibat aksi unjuk rasa di Jakarta Utara, termasuk mahasiswa.
"Kalau total melihat situasi hari ini, dari pagi ada sekitar 700 sampai 1.000 orang. Cuma siang ini kayaknya ada sebagian yang berbalik kanan karena untuk mempersiapkan energi di aksi besok," kata Nugraha di lokasi.
• Mahasiswa Demo Bakar Ban di Kolong Flyover Pasar Rebo, Arus Lalu Lintas Dialihkan
• 16 Peserta Tes SKB CPNS Kota Tangerang Positif Covid-19 Tetap Bisa Ujian, Ini Kata Arief
Dijelaskan Nugraha, apa yang disuarakan pada hari kedua aksi unjuk rasa ini tidak berbeda dari hari pertama Selasa (6/10/2020) kemarin.
Massa aksi masih menuntut DPR membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan Senin (5/10/2020) kemarin lusa.
Nugraha juga mengatakan bahwa pada hari ini kemungkinan para buruh juga akan melakukan konvoi seperti kemarin.
Namun, hal itu akan melihat situasi yang ada di lapangan.
"Kemungkinan akan ada konvoi seperti kemarin, lihat situasi yang ada. Karena teknis lapangan yang kita sepakati di rapat sebelumnya tidak bisa berjalan sesuai rencana terkait settingan kepolisian yang agak berbeda dari aksi biasanya," kata Nugraha.