Breaking News:

Ini Sejumlah Hal yang Bisa Gagalkan CPNS Dapat NIP Meski Dapat Peringkat Terbaik Integrasi SKD + SKB

Ini sejumlah hal yang bisa menggagalkan jadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS meski mendapat peringkat terbaik hasil integrasi Tes SKB dan tes SKD

KOMPAS.com/RISKA FARASONALIA
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk kebutuhan di Kota Semarang. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Ini sejumlah hal yang bisa menggagalkan jadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS meski mendapat peringkat terbaik hasil integrasi Tes SKB dan tes SKD.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama BKN, Paryono melaporkan Ketua Pelaksana Panitia Seleksi Nasional ( Panselnas) telah menjadwalkan beberapa tahapan penetapan kelulusan peserta CPNS 2019.

Mulai dari pengolahan nilai tes SKD dan Tes SKB yang dimulai pada pada 8 Oktober dan berakhir pada 18 Oktober 2020.

TONTON JUGA:

Kemudian tahapan rekonsiliasi integrasi hasil SKD-SKB dilakukan pada 19-23 Oktober 2020 dengan seluruh Instansi Pusat dan Daerah, dan pengumuman hasil seleksi pada 30 Oktober 2020.

Baca juga: Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi CPNS 2019, Lengkap dengan Waktu Penetapan Nomor Induk Pegawai

Baca juga: Hasil Seleksi CPNS 2019 Diumumkan 30 Oktober 2020, Berikut Jadwal Lengkap hingga Penetapan NIP

Baca juga: Timnas U-19 Tunjukkan Progres Bagus di Kroasia, Staf Pelatih Beri Wejangan Khusus ke Pemain

Baca juga: Nonton Anime One Piece 946 yang Rilis Hari Ini, Monkey D Luffy Pakai Jurus Baru Hadapi Big Mom

"Dilanjutkan dengan pemberkasan dan usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) pada tanggal 1-30 November 2020 dan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS 2019 direncanakan akan ditetapkan per 1 Desember 2020," kata Paryono seperti dari keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Sabtu (17/10/2020).

Paryono menegaskan, peserta yang dinyatakan lulus pada saat pengumuman hasil akhir pada 30 Oktober 2020 tidak serta merta dapat diangkat menjadi CPNS.

Ada sejumlah verifikasi peserta yang dilakukan, misalnya keabsahan dokumen pendidikan, kesehatan, keterangan tidak pernah diberhentikan sebagai CPNS atau anggota TNI/Polri, dan tidak pernah terlibat dalam politik praktis atau menjadi anggota/bagian dari partai politik (Parpol).

"Peserta yang terbukti memiliki keterlibatan dengan Parpol dan politik praktis dapat digugurkan kelulusannya."

"Sejumlah ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil," tegasnya.

Halaman
1234
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved