Disebut Punya Kepentingan di Balik Pilkada 2020 Tetap Digelar, Ma'ruf Amin: Tak Perlu Dipusingkan

TRIBUNJAKARTA.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara terkait pilkada 2020 tetap digelar di tengah pandemi covid-19.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi narasumber di kanal YouTube Najwa Shihab dilansir TribunJakarta pada Rabu (21/10).

Ketika itu Najwa mempertanyakan adanya anggapan terkait kepentingan Ma'ruf Amin dan Jokowi di balik keputusan tersebut.

Kepentingan yang dimaksud yakni dengan majunya anggota keluarga mereka di pilkada 2020.

TONTON JUGA:

Seperti diketahui, anak dan menantu Presiden Jokowi masing-masing maju di Pilkada Solo dan Pilkada Medan.

Sementara itu, anak Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah melaju menjadi cawalkot Tangsel.

Baca juga: Disentil soal Menteri Segala Urusan, Menko Luhut: Yang Penting Tugas Bisa Diselesaikan atau Tidak

"Pak Wapres ada yang menyambungkan ketika Presiden dan Wapres tetap bersikeras pilkada tak ditunda karena anaknya dan menantu menjadi pemain di Pilkada 2020, bagaimana tanggapannya?" tanya Najwa Shihab.

FOLLOW JUGA:

"Kalau saya lebih baik ditunda karena anak saya bukan incumbent (petahana, red). Yang berkepentingan untuk tak ditunda itu incumbent (petahana,red), sedangkan anak saya bukan," terang Maruf.

Maruf menegaskan, ia tak pernah mendorong anaknya untuk menjadi cawalkot Tangsel maupun terjun ke dunia politik.

"Saya gak punya partai, saya jadi wapres juga bukan karena anggota partai. Tetapi saya tak bisa melarang anak maupun siapa saja untuk mencalonkan diri, kurang nyambung kalau dihubungkan seperti itu," beber Ma'ruf Amin.

Baca juga: Dianggap Jarang Muncul, Maruf Amin Ungkap Pembagian Kerja Wapres Jokowi: Tak Ada 2 Matahari

Maruf mengaku jika majunya sang anak ke pilkada 2020 merupakan murni keinginan sendiri, tak ada campur tangannya.

"Sah-sah saja menurut saya, saya juga gak menggunakan jabatan untuk itu," aku Ma'ruf Amin.

Maruf menyatakan, ia tak pernah melarang anak-anaknya untuk terjun ke pilkada sepanjang tak melanggar aturan agama dan negara.

"Apapun itu saya gak pernah melarang, untuk itu anak saya terbuka untuk memilih profesinya. Wong saya jadi wapres bukan karena saya ingin tetapi diminta oleh banyak pihak. Anak saya juga seperti itu juga dan saya gak pernah melarang," terang Ma'ruf Amin.

Baca juga: Kisah di Balik Pembunuhan Anak & Ibu Muda Dirudapaksa, Suami Cari Uang Demi Penuhi Ngidam Istri

"Ini sepertinya lebih terkait etika dan keelokkan wapres dan presiden yang masih menjabat namun anak-anaknya terjun ke pilkada, apa pendapatnya?" ucap Najwa Shihab.

FOLLOW JUGA:

"Persepsi saya berbeda, jadi saya tak melihatnya seperti sesuatu yang menggangu. Tetapi kalau ada yang persepsi itu sah-sah saja, biar saja berjalan. Gak ada masalah dan gak perlu dipusingkan terlalu dalam, nanti jadi beban. Berjalan saja apa adanya," jelas Ma'ruf Amin.

Pilkada 2020 Tetap Digelar

Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu menyepakati dan menegaskan bahwa Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 tentang Pilkada, yaitu 9 Desember 2020.

Hal ini menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Dalam Raker, sejumlah anggota dan pimpinan Komisi II DPR juga berpandangan, penyelenggara pemilu harus mampu menjawab tantangan publik di tengah desakan untuk memundurkan tahapan Pilkada 2020.

 “Saya ingin menekankan, kita harus mampu menjawab terkait desakan tuntutan publik terkait pilkada, ini sama komitmennya dengan kita sama-sama ingin menjaga keselamatan masyarakat. Tadi sudah disampaikan bahwa tetap tanggal 9 Desember. Kita harus mampu menjawab keraguan di publik terkait pilkada ini yang dikhawatirkan akan memperparah kondisi Covid-19,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa.

Baca juga: Manga One Piece Chapter 993: Kaido Mengamuk, Lengan Okiku Hilang Satu, Simak Jadwal dan Spoilernya

Untuk itu, sambung Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR ini, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP penting untuk mulai membuat sebuah aturan dan tidak lagi hanya berwacana.

Karena ia melihat adanya keraguan KPU saat ingin melakukan perbaikan PKPU yakni, pertimbangan pengaturan di UU Pilkada Nomor 10/2016 atau Perppu Pilkada. Padahal, KPU pernah membuat PKPU yang bertentangan dengan UU sebelumnya.

“KPU pernah punya preseden, ketika di UU memperbolehkan KPU membuat PKPU yang melarang, melarang eks napi korupsi menjadi caleg, padahal di UU diperbolehkan dan itu menjadi kontroversi,” tutur Saan.

Untuk keselamatan Pilkada 2020 ini, Saan menambahkan, ini menjadi semangat bersama untuk menjaga keselamatan masyarakat. Pilihannya hanya dua, revisi PKPU atau membuat Perppu, dan yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah revisi PKPU 10/2020.

Di dalamnya, harus tegas melarang bentuk-bentuk kampanye yang berpotensi mengundang massa dalam jumlah besar, dan potensial melanggar protokol Covid-19.

“Penggantinya lewat daring. Meski sudah ditentukan 100 orang, berkaca pada pendaftaran lalu, yang masuk tertib, tapi di luar (sulit-red) dikendalikan. Saya ingin menegaskan kegiatan atau tahapan yang punya potensi mengundang massa banyak harus tegas, dilarang saja,” usulnya.

Pilkada 2020 Dijamin Tak Sebarkan Covid-19

 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjamin penyelenggaraan Pilkada 2020 tak bakal menyebabkan penularan Covid-19 jika protokol kesehatan diterapkan secara ketat.

Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 saat ini terus menggencarkan kampanye penyuluhan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak.

Kampanye 3M ini terus menerus disosialisasikan supaya masyarakat tidak lupa bahwa penyebaran Covid-19 banyak datang dari pergerakan manusia.

Makanya, pelaksanaan 3M harus dijalankan secara ketat.

Tito mengatakan, bukan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang berkorelasi langsung dengan meningkatnya penularan Covid-19, melainkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

"Korelasi antara pilkada dengan penularan Covid-19 tidak memiliki korelasi langsung, yang memiliki korelasi adalah kepatuhan protokol," ucap Tito dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020 yang disiarkan YouTube KPK, Selasa (20/10/2020).

Hal itu dikatakannya merujuk pada data Satgas Penanganan Covid-19 yang menunjukkan angka penularan Covid-19 di sejumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada malah menurun.

Tito mengatakan beberapa daerah yang menyelenggarakan Pilkada sebelumnya berstatus zona merah.

Kini sejumlah wilayah tersebut sudah berubah menjadi zona oranye atau menjadi zona kuning.

Kemudian, daerah yang masuk zona oranye berubah menjadi zona kuning dan daerah yang masuk zona kuning berubah menjadi hijau.

"Nah ini artinya apa, artinya pilkada yang tadinya diperkirakan yg dikhawatirkan akan menjadi penularan ternyata tidak," kata Tito.

Menurut Tito, hal itu menunjukkan bahwa penerapan protokol kesehatan merupakan kunci untuk menekan jumlah kasus Covid-19, terlepas dari ada pilkada atau tidak.

"Jadi apakah daerah ada pilkada atau tidak, selama protokol Covid-19 dilakukan secara ketat dan pengawasan oleh Forkompinda dilakukan, itu bisa menekan malah," katanya.

Catatan redaksi: 

Bersama kita lawan virus Corona. 

Tribunnews.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).