TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kementrian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tak dapat mengakomodasi wacana pembebasan pajak mobil nol persen.

Menteri keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa ia tak setuju usulan pembebasan pajak mobil dari Kementerian Perindustrian tersebut.

"Kita tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar 0 persen seperti yang disampaikan oleh industri maupun dari Kementerian Perindustrian," ujarnya saat konferensi pers virtual, Senin (19/10/2020).

Menurutnya, akan lebih bijaksana apabila pemerintah mengeluarkan insentif pajak untuk banyak industri dan tak hanya roda empat.

"Kita akan mencoba untuk memberikan dukungan-dukungan kepada sektor industri secara keseluruhan, melalui insentif-insentif yang kita sudah berikan," katanya.

Eks direktur pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan jika pemberian insentif pajak sampai nol persen hanya khusus untuk satu sektor bisa memengaruhi roda perekonomian negara.

"Setiap insentif yang kita berikan, kita akan melakukan evaluasi yang sangat lengkap, sehingga jangan sampai kita memberikan insentif di satu sisi yang kemudian memberikan dampak negatif pada kegiatan ekonomi yang lain," pungkasnya.

Ditolaknya relaksasi pajak nol persen tersebut mendapatkan tanggapan dari sejumlah pihak.

Satu diantaranya adalah Agen pemegang merek (APM) otomotif di tanah air yang meneripa atas penolakan tersebut.

Pasalnya putusan tersebut mampu memberikan kepastian kepada pasar terhadap wacana yang selama ini beredar.