DPP KNPI Hentikan Sementara Musda IV KNPI Sulbar

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama mengatakan, mencermati situasi dan kondisi Musda IV Sulbar, maka DPP KNPI melakukan evaluasi secara mendalam setelah melihat secara seksama kondisi yang terjadi.

Pelaksanaan Musda Sulbar yang sedianya pada tgl 20 November 2020, telah mengalami penundaan pembukaan sebanyak 3 kali, yang disebabkan oleh ketidaksiapan panitia pelaksana dan penanggung jawab Musda dalam hal ini Ketua Caretaker berserta pengurusnya.

"Dengan semakin berlarutnya situasi dan ketidakpastian persiapan pelaksanaan Musda, yang ditandai dengan tidak adanya Draft/ Materi Musda, proses registrasi dan undangan OKP yang tidak berjalan secara baik dan transparan, ditambah dengan tidak adanya jaminan kesiapan pelaksanaan sampai saat ini," ujar Haris dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/10/2020).

Oleh karena itu kata Haris, DPP KNPI berkesimpulan untuk menghentikan proses MUSDA dan mengambil alih Tanggungjawab Musda IV KNPI Sulbar.

Pada sisi lain DPP melihat prosesi Musda yang dilaksanakan sudah tidak bisa berjalan secara kondusif karena kepanitiaan telah terkontaminasi dengan kepentingan kandidasi yang berimplikasi pada tidak adanya lagi panitia OC maupun SC yang bekerja secara baik dan benar dalam menjalankan job desknya masing masing.

"Contoh kecil ID Card peserta dan draft materi Musda tidak pernah kami lihat ada disiapkan oleh panitia, padahal hal teknis tersebut merupakan atribut penting pelaksanaan Musda," ujarnya.

Baca juga: Jelang Sumpah Pemuda, KNPI Minta Semua Tokoh yang Berkonflik Melakukan Rekonsiliasi

Haris juga mensinyalir adanya pemalsuan mandat-mandat OKP oleh segelintir oknum dalam Musda IV KNPI Sulbar.

Oleh karena itu, pihaknya akan melaporkan pemalsuan mandat OKP tersebut ke polisi.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati DPP KNPI mengambil alih tanggung jawab Musda IV KNPI Sulbar, dan dengan ini menyatakan prosesi Musda KNPI Sulbar dihentikan sementara sampai persoalan ini dibahas dalam rapat Pleno DPP KNPI.

"Toleransi yang diberikan oleh DPP KNPI telah melewati batas dengan tidak adanya proses Musda yang berjalan selama 5 hari terakhir ini, perbaikan kinerja panitia yang disarankan Pengurus DPP juga tidak dilaksanakan dengan baik. Karena itu DPP KNPI mengambil langkah ini," tegas Haris Pertama.