Gubernur Anies Minta Banjir Surut dalam 6 Jam, Anggota DPRD DKI Kenneth Sebut Tak Realistis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi D dan juga Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan agar tidak sesumbar terkait penanganan banjir di Jakarta bisa surut dalam waktu enam jam.

Menurut pria yang kerap disapa Kent itu, pernyataan orang nomor satu di Jakarta itu tidak didukung dengan selarasnya sarana dan prasarana mengantisipasi banjir di Jakarta, yang saat ini dinilainya masih amburadul.

"Coba kita lihat dulu sarana dan prasarana di Jakarta dalam menangani banjir, mulai dari aliran kali, pintu air, pompa, dan sistem drainase. Yang saat ini saya nilai semuanya belum mendukung untuk membuat banjir bisa surut dalam waktu enam jam, mungkin yang dimaksud adalah genangan air di jalan, bukannya banjir," kata Kent dalam keterangannya, Minggu (8/11/2020).

Kent pun menilai, jika pernyataan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak realistis dalam menargetkan banjir surut dalam waktu enam jam. 

Perlu diketahui, drainase di Jakarta saat ini hanya mampu menampung air hingga 100-150 milimeter/hari.

"Jadi pernyataan itu tidak realistis dan mengada-ada. Jika ingin dilakukan maka harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang mendukung," ujarnya.

Oleh karena itu, Kent berharap apa yang sudah dilontarkan Gubernur Anies terkait bisa mengatasi banjir dalam waktu enam jam, bisa dibuktikan tidak hanya omongan pepesan kosong.

"Saya berharap pernyataan itu bukan pepesan kosong. Karena saya akan terus memonitor banjir di Jakarta, kita buktikan saja di lapangan, jangan hanya omdo," kata Kent.

Permasalahan banjir, sambung Kent, dapat diselesaikan jika sarana dan prasarana di DKI Jakarta tertata dengan baik.

Seluruh sistem yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta bergerak baik pompa air, sungai, dan aliran drainase.

Oleh karena itu, Kent meminta kepada Suku Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta agar terus melakukan pembenahan dalam upaya pencegahan terjadinya banjir di musim penghujan.

"Dinas SDA harus benar-benar serius dan fokus melakukan pencegahan sebelum terjadinya banjir, seperti membenahi drainase, rutin melakukan pengerukan lumpur di sungai atau kali agar dapat menampung volume air yang lebih banyak lagi, lalu pembangunan crossing hingga turap di sejumlah sungai atau kali," tuturnya.

Menurut Kent, Pemprov DKI harus kembali membangun pintu air di Kali Mookevart dan Kali Angke di Jakarta Barat, dikarenakan wilayah tersebut kerap mengalami banjir.

"Terutama di Kali Mookevart dan Kali Angke, Jakarta Barat, harus dibuatkan pintu air karena ada titik pertemuan antara dua kali ini, jadi kalau hujan deras pasti air naik ke jalan sehingga mengakibatkan pemukiman warga selalu banjir," kata Kent.

Lalu, kata Kent, dirinya sering berkeliling ke sejumlah wilayah yang kerap kebanjiran untuk menginvestigasi permasalahan yang sudah lama dirasakan oleh warga Jakarta.