Usai Pangdam Jaya dan Kapolda Metro, Giliran Gubernur Lemhannas Ingatkan Habib Rizieq dan FPI

TRIBUNJAKARTA.COM,  JAKARTA - Perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman untuk mencopoti baliho Habib Rizieq Shihab dan ancaman pembubaran Front Pembela Islam (FPI) jadi sorotan.

Ada yang mendukung ketegasan Pangdam, namun ada pula yang mengkritiknya.

Salah satu yang mendukung ketegasan Pangdam Jaya tersebut yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran.

Fadil langsung menunjukkan "kegarangannya" seusai dilantik sebagai Kapolda Metro Jaya, Jumat (20/11/2020).

Dalam sesi wawancara dengan awak media setelah acara serah terima jabatan, Fadil angkat bicara soal situasi Jakarta di tengah pandemi Covid-19.

Fadil dengan keras melarang setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan hingga terbentuknya klaster baru penularan Corona.

Ia juga menyinggung penertiban baliho bergambar wajah Habib Rizieq Shihab oleh anggota TNI.

"Saya dukung apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya," kata Fadil di hari pertamanya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Jumat (20/11/2020).

Menurut Fadil, penurunan sejumlah baliho bergambar wajah Habib Rizieq dinilai sudah tepat dan bertujuan baik.

"Karena pasti (penurunan baliho Habib Rizieq) tujuannya baik untuk republik ini, untuk negara ini," ujar dia.

"Itu melanggar perda, memasang spanduk itu ada aturannya. Harus ada izinnya dan harus bayar pajak. Itu yang dinamakan pencegahan keras, preventive strike," tegas Fadil.

Sejumlah, anggota TNI menurunkan baliho di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, yang merupakan markas dari Front Pembela Islam (FPI).

Baca juga: Tabrak Truk Sampah, Pengemudi Vespa Matic di Cakung Tewas

Tanggapan Gubernur Lemhanas

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bersuara terkait instruksi Pangdam Jaya soal penurunan baliho Rizieq dan ancaman pembubaran FPI.

Dia mengatakan, memang bukan kewenangan Tentara Nasional untuk membubarkan suatu organisasi.

Namun TNI bertanggung jawab atas keutuhan nasional dari ancaman dari dalam dan luar negeri.

Agus menjelaskan tugas TNI itu adalah bertanggung jawab atas pertahanan nasional yang pada hakekatnya, untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan nasional dari ancaman militer dari luar negeri.

Esensi tugas TNI adalah tugas perang.

"Namun TNI bisa dibawa masuk ke tugas-tugas dalam negeri untuk kepentingan nasional sesuai dengan perintah presiden," kata Agus kepada Tribun Network di Jakarta, Sabtu (21/11).

Baca juga: Malam Minggu, 3 Pasangan Bukan Suami Istri Terciduk Check In Satu Kamar, Gelagapan Saat Digerebek

Ketentuan pembubaran Ormas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Pencabutan surat keterangan terdaftar dilakukan Kementerian Dalam Negeri, status badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Karena itu, pembubaran suatu organisasi tak dapat dilakukan oleh TNI.

"Tugas TNI itu adalah sesuai kewenangannya yang diberikan konstitusi. Konstitusi kan tidak memberikan kewenangan kepada TNI untuk membubarkan organisasi," tutur Agus.

Menurut Agus, tidak bisa TNI membubarkan organisasi termasuk organisasi Front Pembela Islam (FPI).
"Tidak di dalam kewenangan TNI. Itu tidak merupakan tanggungjawab TNI dan tidak berada dalam kewenangan TNI untuk melakukan hal itu," katanya.

Gubernur Lemhanas menjelaskan kembali, tatanan nasional harus ditertibkan agar menjadi lebih teratur guna bisa melakukan pembangunan ke masa depan.

Apabila tatanan yang mengatur peran dan kewenangan berbagai lembaga di dalam negara ini masih simpang siur, maka Indonesia tidak akan bisa maju membangun, apalagi bersaing dengan negara lain di dunia.

Baca juga: Petugas Gabungan Gagal Minta Rizieq Shihab Swab Test, Kapolsek Tanah Abang: Tidak Bisa Terima Tamu

Agus secara khusus meminta pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq agar tidak melontarkan pernyataan provokatif.

"Karena secara logika dan perasaan saja ucapan-ucapan itu sudah membakar masyarakat untuk bisa terpolarisasi pro dan kontra, jangan dong," kata Agus.

"Jangan mau menang sendiri, saya tidak mengajari bagaimana untuk menjadi penganut agama Islam yang baik, tapi saya yakin dan percaya Islam tidak pernah mengajarkan orang untuk mencabik-cabik perasaan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan akan membubaran FPI.

Karena FPI dituding kerap bertindak sewenang-wenang dan merasa paling benar sendiri.

Jenderal bintang dua itu pun menginstruksikan prajurit TNI untuk menurunkan puluhan baliho bergambar Rizieq dan ajakan melakukan revolusi akhlak

Hal tersebut disampaikan Pangdam Jaya usai apel gelar pasukan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

Pangdam Jaya juga mengingatkan Front FPI agar tak memecah belah umat.

Baca juga: Berusia 89 Tahun, Cerita Mbah Jono Hidup Sebatang Kara di Kompleks Makam Kini Terbaring Sakit

Tak hanya itu, Pangdam Jaya juga mengusulkan agar ormas FPI dibubarkan.

Sebab, dia menilai beberapa isi ceramah pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab saat Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat, tak pantas disampaikan.

"Saya ini Islam dan Muslim juga ya. Mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatanlil alamin," kata Dudung.

"Agama Islam yang mengajarkan tentang kasih sayang. Untuk seluruh alam semesta. Kemudian jangan asal sembarangan berbicara," lanjutnya.

"Allah sudah berfirman, 'hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka'. Ucapan dan tindakan itu harus baik," tambahnya.

Dudung pun merasa prihatin perihal beberapa isi ceramah Habib Rizieq Shihab yang dinilai tak pantas dilontarkan.

"Saya sebagai orang Islam itu prihatin kalau ada seorang Habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya kotor itu. Saya tidak terima sebagai orang Muslim," ucap Dudung.

Artikel ini telah tayang di sripoku.com dengan judul Giliran Gubernur Lemhannas Ingatkan Habib Rizieq