Distribusi Bansos Dinilai Tak Tepat Sasaran, Mahasiswa Geruduk Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinsos Kota Bekasi, Rabu (25/11/2020).

TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Dinsos Kota Bekasi Jalan Ir. H. Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu (25/11/2020). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi, Jalan Ir. Juanda, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu (25/11/2020).

Aksi unjuk rasa yang dimotori Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bekasi ini dilakukan lantaran, distribusi bantuan sosial (bansos) dinilai tidak tepat sasaran.

Aksi unjuk rasa dilakukan tepat di depan gerbang masuk Kantor Dinsos Kota Bekasi, arus lalu lintas di Jalan Ir. H. Juanda sempat tersendat ketika massa berkumpul hingga menutup sebagian ruas jalan.

Petugas kepolisian dan Satpol PP Kota Bekasi tampak mengawal ketat aksi unjuk rasa tersebut.

Satu per satu orator menyuarakan tuntutan agar Dinsos Kota Bekasi dapat merespon penilaian terkait program bansos.

Andi Asmara Putra selaku kordinator aksi mengatakan, bansos yang didistribusikan Dinsos Kota Bekasi dinilai tidak tepat sasaran dan justru banyak merugikan keluarga penerima manfaat (KPM).

"Penyaluran bantuan yang dilaksanakan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), banyak merugikan KPM lantaran prosesnya KPM tidak memiliki kendali terhadap kebutuhan yang diperlukan," kata Andi.

Baca juga: Kantor Kelurahan Pejaten Timur Ditutup, Pelayanan Administras Buka di Rumah Dinas Lurah

Baca juga: Pengalaman Aneh Pemain Persita Redi Rusmawan Saat Tarkam: Makan Kemenyan, Padi, dan Minum 7 Botol

Menurut dia, KPM setiap bulannya berhak menerima Rp200 ribu per bulan dalam bentuk sembako, namun distribusinya bisa dilakukan secara digital dengan memanfaatkan e-warong atau elektronik gotong royong.

"Dalam pedoman penyaluran bansos ke KPM, penerima disebutkan memiliki kendali atas kebutuhannya, ini justru sebaliknya, mereka tidak punya kendali sama sekali untuk memenuhi kebutuhan sembako sesuai yang mereka inginkan, ” Ungkapnya.

Menurut dia, Dinsos Kota Bekasi seolah menutup mata akan prosedur dan hak KPM dalam distribusi bansos tersebut.

Padahal, peran dan tugas Dinsos Kota Bekasi dalam hal ini sebatas melakukan pengawasan untuk terciptanya distribusi bansos tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu tepat harga dan tepat kualitas.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved