Plt Ketum PSI Giring Ganesha Sosok Dibalik Penolakan Gaji Anggota DRPD DKI Naik?

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jadi satu-satunya partai yang menolak kenaikan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI menjadi Rp 888 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, keputusan ini diambil berdasarkan rapat internal yang dilakukan partai.

"Sudah jelas, sekali lagi saya akan tegaskan bahwa posisi PSI di DKI Jakarta adalah menolak kenaikan RKT seperti yang diusulkan," ucapnya, Kamis (3/12/2020).

Polemik kenaikan RKT DPRD DKI tahun 2021 ini disebut Michael, tak hanya menjadi perhatian DPW PSI DKI Jakarta.

Sang pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PSI Giring Ganesha ternyata juga menyoroti hal ini.

Bahkan, mantan vokalis band Nidji turut andil dalam keputusan PSI menolak kenaikan RKT DPRD DKI tahun 2021 itu.

"Jadi isu RKT ini bukan hanya fraksi, bukan hanya DPW, bahkan ketua umum partai politik kami pun mengetahui. Bahkan menyoroti dan mengambil keputusan yang tegas," ujarnya dalam diskusi virtual.

Adapun penolakan PSI terhadap kenaikan RKT ini tidak terlepas dari kondisi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang tengah melanda ibu kota.

Terlebih, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka terbanyak di Indonesia dengan persentase 10,46 persen.

"Kami melihat bahwa kenaikan tersebut tidaklah pantas di tengah pandemi kesehatan dan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat DKI Jakarta," tuturnya.

Terkait hal ini, beredar isu perpecahan di tubuh PSI setelah video klarifikasi dari anggota Fraksi PSI DPRD DKI Viani Limardi dan William Aditya Sarana viral di media sosial.

Dalam video tersebut, kedua politisi muda mengaku merasa malu hingga dikhianati oleh partainya sendiri.

Mereka pun mengungkap persetujuan mereka terhadap kenaikan RKT DPRD DKI menjadi Rp 888 miliar.

Persetujuan PSI ini pun diungkapkan oleh Ketua Pansus RKT Mohammad Taufik.

Baca juga: Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta Tahun 2021 Naik, Anggaran untuk Seorang Dewan Rp 8,3 Miliar Per Tahun

Politisi Gerindra ini menyebut, perwakilan PSI telah menandatangani persetujuan kenaikan anggaran tersebut.

"Kami sudah mempelajari isu-isu tersebut, angka-angka yang muncul dan DPW DKI Jakarta memegang prinsip bahwa PSI adalah partai yang hadir untuk masyarakat," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI telah menandatangani Memorandum of Understanding Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2021, Kamis (26/11/2020).

Total RAPBD DKI Jakarta 2021 sejumlah Rp 82,5 triliun.

Ternyata dalam KUA-PPAS tersebut, terdapat kenaikan signifikan untuk Recana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan.

Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp 8.383.791.000 per anggota.

Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp 888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.

Baca juga: Dibahas Hanya 23 Hari, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD Sepakati APBD 2021 Rp 82,5 T

Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp 152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.

Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta sehingga gaji bersih Rp 111 juta.

Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp 173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.

"Fraksi PSI menyatakan tidak setuju terhadap besaran kenaikan anggaran sekretariat DPRD di tengah pandemi Covid-19," ujar anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.

"Total nilai anggaran adalah Rp 888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," ujarnya.