Breaking News:

Kenaikan RKT DPRD DKI Jadi Rp 888 Miliar Tuai Polemik, Pengamat: Ini Masalah Etika

Kebijakan DPRD DKI Jakarta yang menaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 menjadi Rp 888 miliar menuai polemik.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020). Kebijakan DPRD DKI Jakarta yang menaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 menjadi Rp 888 miliar menuai polemik. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kebijakan DPRD DKI Jakarta yang menaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 menjadi Rp 888 miliar menuai polemik.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi pihak yang paling getol menolak kenaikan anggaran tersebut.

Sejumlah pengamat pun sepakat dengan PSI, seperti yang diungkapkan oleh Trubus Rahadiansyah.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti ini menilai, keputusan menaikan RKT di tengah pandemi Covid-19 kurang tepat.

“Ini masalah etika penyelenggaraan pemerintah. Kalau dalam konteks itu, maka kebijakan kenaikan RKT sangat tidak tepat,” ucapnya, Jumat (4/12/2020).

Di tengah krisis ekonomi yang tengah terjadi akibat pandemi Covid-19, seharusnya RKT disusun dengan lebih bijak.

Krisis kesehatan yang tengah melanda sejak Maret lalu pun seharusnya menjadi pertimbangan dalam menyusun RKT.

Terlebih, pandemi Covid-19 belum berakhir dan justru kembali meroket dalam beberapa hari terakhir ini.

“Harusnya ini tidak dilakukan oleh DPRD DKI. Untuk saat ini, tolonglah pandemi sense of crisis. Situasi pandemi seharusnya jadi pertimbangan utama dalam menyusun RKT,” tuturnya.

Ia menilai, anggaran yang ada sebaiknya dialokasi untuk penanganan Covid-19 dibandingkan menaikan anggaran RKT DPRD DKI.

“Menurut saya lebih baik sekarang anggaran kenaikannya difokuskan dulu kepada penanganan Covid-19. Fokuskan kepada jaring pengaman sosial seperti bansos,” ujarnya saat dihubungi.

Baca juga: Belum Ada Kabar, Jasad Dalam Koper di Arab Saudi Dipulangkan ke Kabupaten Tangerang

Baca juga: Cegah Klaster Industri, 12 Ribu Buruh di Bekasi Lakukan Tes Swab Massal

Untuk diketahui, dalam dokumen Kebijakan Umum Anggran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, anggaran RKT yang diajukan DPRD sebesar Rp 888.681.846.000.

Anggaran sebanyak itu digunakan untuk operasional DPRD DKI selama setahun untuk berbagai aspek, seperti gaji dan tunjangan 106 anggota dewan, reses, bimbingan teknis, kunjungan kerja, hingga uang sosialisasi.

Nilai anggaran yang diajukan ini naik drastis dibandingkan RKT tahun ini yang nilainya hanya Rp152.329.612.000.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved