Bansos yang Diterima Menyusut, Wanita Ini Harap Mensos Dihukum Seberat-beratnya: Nasib Warga Susah

TRIBUNJAKARTA.COM - Lisyani Abas penerima bansos covid-19 berharap, Menteri Sosial Juliari P Batubara dan semua pihak yang terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial dihukum seberat-beratnya.

Pasalnya, lanjut Lisyani, korupsi yang dilakukan amat merugikan warga Indonesia.

"Hukum seberat-beratnya, ini kan masalah nasib warga Indonesia yang susah," ucapnya dikutip dari acara Indonesia Lawyers Club, Rabu (9/12/2020).

"Udah susah, berharap bantuan, bantuannya menguap," kata Karni Ilyas.

"Tambah susah, bantuannya cuma dapat segitu," tutur Lisyani.

Lisyani bercerita, ia merupakan salah satu warga yang mendapat bantuan sosial dari pemerintah berupa sembako.

Baca juga: Selain Ucap Ultah Amanda Manopo di Billboard, Billy Syahputra Hadiahi Barang Mewah Ratusan Juta

Semenjak pandemi covid-19 Maret lalu, warga asal Palmerah ini mengaku sudah mendapat paket sembako setiap bulan.

Pertama di bulan April, paket sembako yang didapatkan Lisyani terbilang cukup banyak.

Mulai dari beras, minyak, mie, dan lain sebagainya. Semua ada di paket sembako tersebut.

"Pas awal terima sembako kira-kira April Mei, memang agak banyak," kata Lisyani.

"Banyak itu seperti apa?" tanya Karni Ilyas.

Follow juga:

"Sardennya 9, walaupun mereknya gak terkenal. Terus ada berat 10 kg, mienya Sarimi 10, kecap, saos, sama minyak," tutur Lisyani.

Namun diakuinya, paket sembako yang diterimanya mulai bulan Oktober semakin menyusut.

"Mulai Oktober, November, udah mulai susut isinya," kata Lisyani.

"Susut gimana?" tanya Karni Lisyas lagi.

"Sardennya sekarang 2 kaleng, susunya Benelto, sama minyak, beras, udah itu aja," jawab Lisyani.

Baca juga: Kini Ketiban Rezeki Nomplok Usai Kenal Raffi Ahmad, Intip Kamar Sederhana Dimas di Kontrakannya

Pada bulan tersebut, paket yang diterima Lisyani berkurang tak ada kecap, mie, dan saos.

Menanggapi hal tersebut, Karni Ilyas penasaran apakah Lisyani sempat bertanya mengapa paket sembako berkurang.

Lisyani mengaku tak menanyakan hal tersebut.

Semua warganya rata mendapatkan paket sembako yang sama dengan yang didapatkan Lisyani.

"Semua dapetnya begitu pak," tutur Lisyani.

Lisyani lantas bercerita soal ayahnya yang merupakan seorang Ketua RT.

Dijelaskannya, paket yang dikirim ke desanya sudah diterima dalam keadaan tertutup rapat.

"Dapat dari mobil, drop di masjid. Di masjid itu langsung diinformasikan agar Pak RT ngambil paket untuk warganya," kata Lisyani.

"Sampai situ sudah berkurang?" tanya Karni Ilyas.

"Jadi pas didrop langsung udah dimasukan ke masjid itu memang langsung dipanggil Pak RT nya," jawab Lisyani.

Tak lama setelah didrop, paket tersebut langsung dibagikan ke warga melalui ketua RT.

"Jadi dari yang drop udah segitu-gitunya?" tanya Karni Ilyas.

Baca juga: Permintaan Sederhana Dimas Jika Boleh Tawar Kado Ultah ke Raffi Ahmad, Tim Rans Sampai Kebingungan

"Iya udah diiket kenceng, enggak terbuka-buka," kata Lisyani.

"Itu sebulan sekali ya? Udah tiga bulan yang begitu? (paket sembako berkurang)" tanya Karni Ilyas.

"Iya sudah tiga bulan," kata Lisyani.

Selain itu, Lisyani merasakan beras yang dikirimkan sudah bau karung dan berkutu.

"Udah bau karung, ada yang udah berkutu," ucapnya.

Baca juga: Billy Syahputra Ucap Selamat Ultah Lewat Billboard, Amanda Manopo Menangis: Aku Beruntung

Walau begitu, Lisyani mengakalinya dengan menjemur beras tersebut.

"Dijemur dulu, ada yang pakai bawang putih, ada yang pakai daun pandan biar hilang," tutur Lisyani.

"Tapi kalah sama bau karungnya," sambungnya.

TONTON DI SINI:

Mensos dapat jatah Rp 10 ribu per sembako

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap dan menetapkan tersangka terhadap Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara.

Menteri Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaann bantuan sosial atau bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020.

Dikutip dari Kompas Tv, Minggu (6/12/2020), Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, kasus suap ini diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode.

Juliari Batubara selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan.

Dalam penunjukan rekanan tersebut, diduga telah disepakati dan ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS.

Untuk fee tiap paket Bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket Bansos.

Selanjutnya oleh MJS dan AW pada bulan Mei sampai dengan November 2020, dibuatlah kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan. Ketiganya yakni, AIM, HS dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik MJS.

Bansos yang dikelola Kementerian Sosial ini merupakan bansos yang terbesar dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk warga terdampak pandemi Covid-19, terutama mereka yang masuk golongan warga kurang mampu.

Pemerintah pusat sendiri menganggarkan dana lebih dari Rp 431 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kementerian Sosial mendapatkan anggaran bansos terbesar.

Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran tersebut untuk beberapa program yang terbagi dalam paket-paket bantuan pemerintah untuk perlindungan sosial.

Dilansir Kompas.com dari Antara, realisasinya bantuan perlindungan sosial pemerintah pusat hingga per 30 November 2020 yakni Rp 207,8 triliun atau 88,9 persen dari pagu Rp 233,69 triliun.

Program bansos tersebut meliputi PKH Rp 36,71 triliun, kartu sembako Rp 39,71 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 6,44 triliun, dan bantuan sembako non-Jabodetabek Rp 33,33 triliun.

Berikutnya adalah bansos tunai penerima sembako Rp 4,5 triliun, dan bansos beras bagi penerima PKH Rp 5,26 triliun.

Selain digunakan untuk bansos warga miskin, dana PEN juga disalurkan untuk berbagai program antara lain Kartu Prakerja Rp 19,9 triliun, diskon listrik Rp 9,74 triliun, BLT dana desa Rp19,17 triliun.

Sebagian berita ini telah tayang di Kompas.com berjudul: Ini Jenis Bansos Warga Miskin di Kasus Korupsi Mensos Juliari Batubara