Breaking News:

Natal dan Tahun Baru 2021

Anies Larang PNS DKI Keluar Kota, Tunda Cuti Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang PNS DKI jajarannya untuk keluar kota, menunda cuti libur Natal 2020 dan tahun baru 2021.

Instagram Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membaca How Democracies Die. Terbaru, Kamis (17/12/2020), Anies melarang PNS DKI jajarannya untuk keluar kota, menunda cuti libur Natal 2020 dan tahun baru 2021 melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 64 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan Covid-19 di Masa Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang PNS DKI jajarannya untuk keluar kota, menunda cuti libur Natal 2020 dan tahun baru 2021.

Permintaan Anies tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 64 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan Covid-19 di Masa Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021.

Dalam Ingub tersebut, Anies meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memastikan seluruh jajaran Pemprov DKI menunda pengambilan cuti tahunan. 

"Kepada BKD, memastikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS menunda pelaksanaan cuti tahunan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan Covid-19," tulis Anies dalam Ingub itu dikutip TribunJakarta.com, Kamis (17/12/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menginstruksikan BKD melarang seluruh PNS maupun pegawai honorer keluar kota selama masa libur Natal dan tahun baru.

Baca juga: Wanita Paruh Baya Meninggal di Kamar Mandi Indekos Tebet, Terkuak karena Bau Minyak Kayu Putih

"Memastikan PNS dan non PNS untuk tidak bepergian ke luar kota," ujarnya.

Dalam aturan itu, Anies juga meminta BKD mengatur regulasi soal jam operasional PNS di lingkungan Pemprov DKI selama periode 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini meminta jam operasional perkantoran dibatasi hingga pukul 19.00 WIB.

Sementara jumlah pegawai yang bekerja di kantor dalam waktu bersamaan maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved