Breaking News:

Pertimbangan Hakim Vonis Djoko Tjandra Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang beranggotakan Jaksa Kejari Jakarta Timur dan Kejaksaan Agung.

Penulis: Bima Putra | Editor: Muhammad Zulfikar
TribunJakarta.com/Bima Putra
Djoko Tjandra saat memberi keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (22/12/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis dua tahun enam bulan penjara terhadap Djoko Tjandra dalam kasus surat jalan palsu.

Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang beranggotakan Jaksa Kejari Jakarta Timur dan Kejaksaan Agung.

Yakni dua tahun penjara dalam kasus surat jalan palsu yang digunakan saat Djoko Tjandra melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak pada Juni 2020 lalu.

"Yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan melarikan diri dari pidana," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Muhammad Sirat, Selasa (22/12/2020).

Pertimbangan pertama karena saat kejadian Djoko berstatus buronan kasus hak tagih Bank Bali tahun 1999 yang belum sempat dieksekusi jadi terpidana.

Interpol pun menetapkan red notice atau status buronan terhadap Djoko Tjandra yang lalu disebut terhapus secara otomatis dalam waktu lima tahun.

Yakni rentan waktu 2009-2014, penghapusan red notice secara otomatis ini sempat jadi polemik sampai akhirnya Mabes Polri memberi penjelasan.

Di tahun 2020 Djoko berniat mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas kasus Bank Bali lewat Anita Kolopaking sebagai pengacara.

Namun saat itu pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena pandemi Covid-19 sehingga Djoko butuh surat bebas Covid-19.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved